Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Jokowi: Penerapan E-Toll Tingkatkan Pelayanan

Jumat 03 Nov 2017 05:39 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andi Nur Aminah

Petugas Jasa Marga membantu pengendara melakukan transaksi nontunai menggunakan e-toll di gerbang tol. ilustrasi

Petugas Jasa Marga membantu pengendara melakukan transaksi nontunai menggunakan e-toll di gerbang tol. ilustrasi

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)menjelaskan, pengoperasian pembayaran tarif tol menggunakan kartu e-toll atau nontunai dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol. Dengan diterapkannya pembayaran berbasis elektronik tersebut, Jokowi berharap pelayanan transaksi pembayaran di gerbang tol pun akan lebih cepat sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan antrean di gerbang tol.

"E-toll ini untuk memperbaiki pelayanan kita untuk mempercepat pelayanan sehingga tidak ada yang namanya macet di depan gerbang. Yang kita inginkan ke depan seperti itu," ujar Jokowi, Kamis (2/11).

Presiden mengatakan, penerapan pembayaran secara nontunai ini tak hanya dilakukan di Indonesia. Namun juga sudah dilakukan hampir di semua negara. "Semua negara juga melakukan hal yang sama. Kita kan maunya maju, bukan mundur," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap masih adanya sejumlah pengguna jalan tol yang belum siap maupun belum terbiasa dengan kebijakan ini. Maka itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menyediakan satu pintu gerbang tol yang bisa melayani transaksi tunai maupun nontunai saat pemberlakuan transaksi nontunai jalan tol mulai 31 Oktober 2017 kemarin.

Menurut Jokowi, mengubah kebiasaan masyarakat dalam pembayaran dari transaksi tunai menjadi nontunai tidak bisa dilakukan secara langsung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ke depannya masyarakat diharapkan dapat membiasakan diri dalam mendukung program pemerintah menuju Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

"Ini kan ada masa transisi, tidak bisa langsung berubah. Tapi ke depan harus (berubah), karena ini untuk pelayanan dan kecepatan," ujarnya.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA