Wednesday, 17 Rajab 1444 / 08 February 2023

Sri Sultan Pahami Bila Buruh Tolak Penentuan UMP

Selasa 31 Oct 2017 17:11 WIB

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Indira Rezkisari

Belasan buruh yang tergabung dalam DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dan Front Perjuangan Pemuda Indinesia (FPPI)Yogyakarta melakukan aksi tolak PP 78/2015 tentang pengupahan sebagai dasar penetapan UMK DIY 2017 yang ditetapkan Gubernur DIY di depan pintu gerbang kantor gubernur DIY Kepatihan Yogyakarta, Selasa (31/10).

Belasan buruh yang tergabung dalam DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dan Front Perjuangan Pemuda Indinesia (FPPI)Yogyakarta melakukan aksi tolak PP 78/2015 tentang pengupahan sebagai dasar penetapan UMK DIY 2017 yang ditetapkan Gubernur DIY di depan pintu gerbang kantor gubernur DIY Kepatihan Yogyakarta, Selasa (31/10).

Foto: Republika/Neni Ridarineni

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan untuk penentuan UMK dan UMP harus berdasarkan PP 78/2015 tentang pengupahan. "Saya bisa memahami saja kalau ada penolakan dari serikat buruh tentang penentuan UMP dan UMK berdasarkan PP 78/2015 tentang pengupahan. Tetapi ketentuan yang diatur dalam PP seperti itu semua gubernur tidak akan menggunakan peraturan lain dan kami tidak berani melanggar," kata Sultan pada wartawan di DPRD DIY, Selasa (31/10).

Sultan mengatakan kalau ada ruang atau kesempatan dalam pertemuan gubernur akan disampaikan mengenai hal itu. Kalau ada daerah yang menetapkan UMK dan UMP tidak menggunakan PP 78/2015 tidak bisa berubah.

Secara terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Andung Prihadi mengatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah menandatangani Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor220/KEP/2017 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2018. Dalam SK tersebut ditetapkan UMP Tahun 2018 sebesar Rp 1.454.154,15 dan berlaku sejak 1 Januari 2018.

Sementara itu untuk UMK DIY baru ditetapkan tanggal 2 November 2017 tetapi besarannya tetap sama dengan yang disampaikan pada saat rapat koordinasi pekan lalu, kata Andung. Karena ketentuannya, katanya menambahkan, paling cepat UMK harus ditetapkan satu hari setelah UMP ditetapkan dengan SK Gubernur dan selambat-lambatnya tanggal 21 November 2018.

Andung tidak yakin kalau UMP DIY tersebut terendah se-Indonesia. Apalagi UMK di DIY. "Di kabupaten lain pasti Upah Minimum Kabupaten/Kota ada yang lebih rendah dari UMK DIY, misalnya di kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Menurut Andung, UMK itu hanya berlaku untuk karyawan/buruh yang bekerja selama nol hingga 12 bulandan bujang (belum menikah). "Mari kita konsentrasi pada buruh/karyawan yang bekerja di atas satu tahun," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA