Monday, 17 Muharram 1444 / 15 August 2022

Anton: Jangan Asal tak Senang Anies, Selalu Serba Disalahkan

Kamis 19 Oct 2017 08:59 WIB

Rep: Ali Yusuf/ Red: Agus Yulianto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelum Upacar Pelantikan Gubernur oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (Ilustrasi).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelum Upacar Pelantikan Gubernur oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (Ilustrasi).

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan diksi pribumi menimbulkan perdebatan publik. Sebagian menanggapi hal itu sebagai kenyataan dan sebagian lagi mempersoalkanya dengan melaporkan Anies ke Polisi.

Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Digdoyo mengatakan, kata pribumi dalam pidato perdana Anies mesti dicermati dengan baik dalam konteks apa dan bagaimana kalimantanya. "Jangan asal tidak senang lalu serba disalahkan, itu namanya waton suloyo," Kata Anton lewat keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (19/10)

Purnawirawan bintang dua itu berpendapat, apa yang disampaikan Anies menggunakan diksi Pribumi itu dalam konteks era penjajah Belanda di Jakarta yang warga DKI Jakarta saat itu merasakan langsung bagaimana orang Belanda menjajah Indonesia. "Hal ini tentu berbeda dengan mereka yang berada didaerah. Meski tahu adanya penjajahan di Indonesia tapi yang langsung nyaksikan itu warga Jakarta," katanya.

Anton yang juga pernah menjadi staf ahli Kapolri itu mengingatkan, agar jangan sampai pidatonya Anis dipelintir. Karena dalam pidatonya, Senin (16/10) malam, Anies mengatakan, "Dulu kita semua pribumi ditindas dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Apanya yang salah dalam kalimat itu,? Tanya Anton.

Menurutnya, sangat ironi dulu ada pejabat kalo bicara bermajas sarkasme diksinya tak pantas untuk seorang pejabat publik tapi didiamkan, bahkan dipuja-puja. "Pak Anies cuma gunakan majas eufemisme dan alusio sejarah kok malah dibully," katanya.

Anton menegaskan, kata pribumi adalah wajar. Karena di negara manapun ada, apalagi dalam kontek sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia pribumilah yang sungguh-sungguh berjuang memerdekakan negara Indonesia

Katanya, jika kini dilarang gunakan kata-kata pribumi kenapa penghina Gubernur NTB beberapa bulan yang lalu dibiarkan, padahal lebih menyakitkan denga kata-kata pribumi tiko pribumi tikus atau babi.

"Jika kita dilarang gunakan kata-kata pribumi lama-lama akan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa dan telah diperkuat secara konstitusioanal," tegasnya.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA