DPR Minta Pembangunan Infrastruktur Danau Toba Dipercepat

Senin , 17 Jul 2017, 11:24 WIB
Anggota Komisi V DPR Sahat Silaban
Foto: dpr
Anggota Komisi V DPR Sahat Silaban

REPUBLIKA.CO.ID, SAMOSIR -- Anggota Komisi V DPR Sahat Silaban mengharapkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara. Dengan begitu nantinya kawasan Danau Toba bisa menjadi Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN) di Provinsi Sumatra Utara.

 

"Saya sangat mengharapkan khususnya kepada mitra-mitra kami yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Basarnas dan BMKG untuk bersama-sama menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Strategi Nasional Pariwisata,” ujar dia, usai melakukan pertemuan dengan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR ke Sumut, Kamis (13/7).

Politikus F-Nasdem ini mengimbau kepada mitra kerja terkait agar bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan tersebut. Danau Toba merupakan salah satu dari keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Sudah sepatutnya dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

 

Dia meminta seluruh instrumen pemerintahan setempat untuk tidak meninggikan ego dan terus berkomunikasi. Sebab, menurut dia, permasalahan komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan di Indonesia ini.

"Saya yakin pelan-pelan kita semua pasti bisa, karena pembangunan infrastruktur pariwisata merupakan salah satu nawacita yang didengungkan dan diperjuangkan oleh Presiden Jokowi,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Sumatera Utara, Edison Kurniawan menyatakan dukungannya untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba. BMKG sudah menyiapkan informasi cuaca khusususnya di Danau Toba untuk mendukung kegiatan pariwisata.

 

“Jadi mudah-mudahan dengan peran kami nanti ke depan, bisa memininalisasi kejadian bencana alam terutama banjir dan tanah longsor yang memang sangat sering terjadi di kawasan Danau Toba. Dan semoga hal tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat mengantisipasi kejadian bencana ke depan," kata dia.