Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

‎Jokowi Apresiasi Stabilitas Pangan Tapi Kecewa Soal Rastra

Kamis 22 Jun 2017 17:14 WIB

Rep: Debbie Sutrisno‎/ Red: Bayu Hermawan

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat malam Peingatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat malam Peingatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).

Foto: Republika/ Wihdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri menjelang libur panjang Idul Fitri. Pertemuan ini membahas sejumlah hal mulai dari harga pangan, kesiapan mudik, hingga bantuan sosial.

‎"Sebelum libur yang lumayan panjang, sembilan hari, saya ingin ketemu barang 5 sampai 10 menit pada sore ini" ujar Joko Widodo membuka sidang paripurna di Istana Merdeka, Kamis (22/6).

‎Dalam rapat kali ini, Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi atas kinerja kementerian dan lembaga terkait yang berhasil menjaga stabilitas harga pangan. Sebab, harga pangan pada bulan puasa dan menjelang ramadhan terpantau stabil.

"Saya apresiasi kinerja Menteri terkait dengan pola yang ada. Saya harap pola ini bisa dipertahankan dan disempurnakan lagi," katanya.

Di sisi lain, Jokowi‎ menyebutkan telah mengkalkulasi dan bisa memastikan bahwa harga badan bakar minyak (BBM) tidak akan ada kenaikan pada bulan Juli. Meskipun pada hitung-hitungan awal pemerintah menilai perlu ada kenaikan harga BMM, tapi setelah dikalkulasi kembali BBM bisa tidak naikan harganya.

Stabilitas ini juga termasuk untuk harga gas. Terkait bantuan sosial dalam program rastra atau beras sejahtera, Jokowi mendapatan informasi adanta keterlambatan pembagian rastra. Keterlambatan ini sangat disesalkan karena berdampak pada hasil indikasi ekonomi yang telah disurvei oleh badan pusat statistik (BPS).

"Saya ingin agar ini segera ditindaklanjuti. Kejadian seperti ini saya harapkan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengintruksikan kepada menteri dan lembaga terkait agar hal penting seperti keterlambatan pembagian rastra bisa dikomunikasikan secara langsung. Dengan komunikasi lebih awal, diharap dampak dari keterlambatan ini tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

‎Khusus penanganan arus mudik tahun ini, Dia meminta agar penanganan arus mudik bisa diintegrasikan antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan BUMN. Jangan sampai masing-masing lembaga bekerja sendiri karena ego sektoral.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA