Pengendalian Inflasi di Sumut Dinilai Cukup Terjaga

Kamis , 15 Jun 2017, 15:44 WIB
Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Sumatera Utara
Foto: DPR RI
Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Sumatera Utara

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipimpin Marwan Cik Hasan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara (Sumut). Mereka membahas berbagai hal di antaranya kondisi inflasi menjelang hari raya dan strategi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Tim menggelar pertemuan dengan Bank Indonesia dan instansi anggota TPID, BPS dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumut. Mengawali pertemuan di Medan Jumat (9/6), Marwan Cik Hasan mengucapkan selamat kepada Nurhaidah sebagai Dewan Komisioner Keuangan yang sudah memperpanjang pengabdiannya sampai tahun 2022 beserta seluruh jajaran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Kepada Tim Komisi XI, Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumut Arief Budi Santoso menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir perkembangan inflasi Sumatera Utara cenderung bergerak searah dengan inflasi nasional. “Kami melihat kemiripan pergerakan yang sangat kuat antara inflasi Sumut dan Nasional, pada tahun 2014 inflasi Sumut (8,2 persen) dan Nasional (8,4 persen) sama-sama jauh diatas target (4,5+1 persen) karena adanya kenaikan BBM beserta dengan dampak multiplernya mendorong inflasi sangat tinggi," ujarnya.

Pada tahun 2015 inflasi Sumut (3,2 persen) dan Nasional (3,4 persen) sama- sama mereda. Selanjutnya perbedaan signfikan baru terlihat pada tahun 2016 dimana inflasi Sumut mencapai 6,3 persen ketika inflasi Nasional masuk dalam range target dengan 3,6 persen.

“Salah satu penyebab tingginya inflasi Sumut di tahun 2016 adalah serangan virus kuning yang menyerang sentra produksi cabai merah, akibatnya inflasi cabai merah berkontribusi 40 persen terhadap total inflasi mendorong inflasi Sumut hingga diatas inflasi nasional,” kata Arief.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem Johny G. Plate mengatakan untuk pengendalian inflasi, institusi yang menyediakan produk bahan pokok baik itu  Bulog, maupun Dinas Perdagangan harus memastikan tersedianya supply sesuai dengankebutuhan konsumennya. Hubungan antara demand dan supply ini penting untuk menjaga agar harga harga tidak naik, sehingga pada gilirannya inflasi bisa ditekan.

“ Laporan dari TPID Sumatera Utara bahwa memang supply dan demand terjaga dengan baik sehingga inflasi bisa di jaga. Walaupun di tahun 2016 inflasinya agak tinggi, tapi year on year di tahun 2017 hingga Mei ini masih sama. Menjelang hari raya ini diharapkan Pemda bekerja sama dengan instrumennya  agar menjaga tersedianya kebutuhan pangan khususnya dalam jumlah dan harga yang terjangkau masyarakat,” ujarnya.

Dia juga berharap, jika sampai minggu kedua bulan puasa ini, harga itu ada di bawah pengendali pemerintah seperti daging beku Rp 80 ribu per kilogram, maka jangan sampai di sisa paruh kedua bulan puasa, harga-harga ini tidak terjangkau dan kelangkaan kelangkaan komoditas pangan.

“Pemda harus berusaha kuat untuk memastikan bahwa di dalam bulan puasa dan menyambut hari raya ini tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terduga.” kata Plate menambahkan.