Friday, 2 Zulhijjah 1443 / 01 July 2022

KAI Bongkar Bangunan di Ngamprah Bandung Barat

Senin 15 May 2017 17:37 WIB

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Ilham

Pembongkaran bangunan di skeitar stasiun. (ilustrasi).

Pembongkaran bangunan di skeitar stasiun. (ilustrasi).

Foto: Republika/Yasin Habibi

REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Daerah Operasi (Daop) II Bandung PT Kereta Api Indonesia (KAI) membongkar 55 unit bangunan di dekat Stasiun Gadobangkong, Km 143+200 sampai 143+800, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Senin (15/5). Pembongkaran berlangsung aman dengan melibatkan ratusan petugas keamanan dari Dalmas Polres Cimahi, TNI serta Satpol PP.

Manajer Humas Daop II Bandung, Joni Martinus mengungkapkan, pembongkaran bangunan diatas lahan PT KAI merupakan upaya penertiban sekaligus mendorong program pemerintah untuk membangun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. "Penertiban saat ini tahap yang kedua setelah minggu kemarin menertibkan bangunan liar di wilayah yang sama. Ada tujuh wilayah yang ditertibkan untuk penyediaan lahan kereta cepat," ujarnya, Senin (15/5).

Ia menuturkan, masyarakat yang rumahnya terkena dampak pembongkaran  telah diberikan kompensasi berupa uang bongkar dan angkut pada November lalu. Uang yang diberikan berkisar antara Rp 200 hingga 250 ribu/meter persegi.

Menurutnya, pihaknya sudah memberitahu masyarakat terkena dampak agar mencari tempat tinggal lain hingga pembongkaran dilaksanakan sesaat sesudah mereka menerima uang bongkar dan angkut. Terkait masih adanya pro dan kontra dari masyarakat seputar kegiatan pembongkaran, Joni mengaku hal tersebut wajar saja. Pihaknya memastikan sudah mempunyai dokumen yang ditandatangani warga dan bermaterai.

"Kami berhak menjalankan peraturan yang ditetapkan direksi, yaitu mengambil aset milik KAI yang selama ini ditempati warga, " katanya.

Terpisah, salah seorang warga terkena dampak, Endang Murwani (54), sempat melakukan penolakan saat petugas mulai membongkar bangunan miliknya beserta masyarakat lain. Sebab, uang ganti rugi yang diberikan dinilai tidak merata serta pembongkaran dilakukan secara acak.

Meski begitu, petugas tetap melakukan pembongkaran. "Seharusnya pembongkaran dilakukan di bagian depan dulu, tapi ini acak. Banyak warga yang belum mengamankan barangnya. Ini enggak adil," katanya.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA