REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja Rancanagan Undang-undang Sistem Perbukuan (Panja RUU Sisbuk) mengakui kesulitan mendistribusikan buku secara merata ke seluruh Indonesia.
"Untuk bisa merealisasikan buku merata, kalau murah kan bisa pakai APBN, terhadap meratanya ini," kata Ketua Panja RUU Sisbuk Sutan Adil Hendra kepada Republika, Ahad (7/5).
Sehingga, ia meminta UU Sisbuk segera diaplikasikan, yakni dengan menerbitkan aturan turunannya. Regulasi itu akan mengamanahkan Eselon I untuk turun langsung menangani program literasi masyarakat. Alasannya, karena pemerintah memahami cakupan dan beban yang berat dalam meliterasi masyarakat. Selama ini, program literasi hanya dilaksanakan oleh Eselon III.
"Jadi nanti pemerintah pusat menyusun dan menyiapkan buku, pemda mendistribusikan buku," jelasnya.
Sutan mendorong DPR RI agar mendukung penumbuhan budaya literasi dengan dukungan anggaran. Dukungan itu akan melihat sejauh mana pemerintah serius dengan program meningkatkan literasi masyarakat. Ia membandingkan, Malaysia menganggarkan 22 persen APBN untuk pendidikan. Sekitar 20 persen dari 22 persen itu digunakan untuk program literasi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu juga meminta pemerintah untuk memperbaiki perpustakaan-perpustakaan sekolah. Ia menyebut, perpustakaan sekolah di daerah memiliki kondisi yang memprihatinkan.
Selain itu, ia mengusulkan adanya role model dalam program menumbuhkan budaya literasi. Sebab, itu menjadi salah satu aksi mencontohkan kesuksesan karena budaya membaca. Menurutnya, sosok-sosok yang bisa menjadi panutan, yakni Presiden ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie.
"Buku bukan gudang ilmu, karena gudang letaknya dibelakang rumah, buku itu sumber ilmu," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
