DPR: Kinerja Pelabuhan Batu Ampar Batam Harus Ditingkatkan

Jumat , 28 Apr 2017, 20:54 WIB
Sejumlah petugas mengawasi pembongkaran kontainer muatan kapal tongkang Bina Marine 76 di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kamis (13/3).
Foto: Antara
Sejumlah petugas mengawasi pembongkaran kontainer muatan kapal tongkang Bina Marine 76 di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kamis (13/3).

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Anggota Komisi XI DPR RI F-PDI Perjuangan Michael Jeno menilai kinerja Pelabuhan Batu Ampar di Batam harus ditingkatkan. Pasalnya peran bea cukai di Pelabuhan Batu Ampar ini masih banyak yang perlu ditingkatkan.

“Peran bea cukai di Pelabuhan Batu Ampar di sini masih banyak yang harus diperbaiki lagi seperti alat gama ray itu kan untuk melakukan pemeriksaan terhadap container, jadi kontainertinggal lewat jalur x-ray dan terlihat isi dari bawaan kontainer tersebut. tetapi yang terjadi yang kita lihat fakta di lapangan ini performance yang luar biasa jelek. Alatnya yang tidak dipakai, artinya kontainer tidak melewati jalur pemeriksaan dengan sistem X-ray tersebut,“ kata dia saat Kunjungan Spesifik Komisi XI mengunjungi Pelabuhan Batu Ampar di Batam, Jumat (21/4/2017)

“Waktu tadi kita diskusi bea cukai nya juga kebingungan menjelaskannya, di satu sisi alat equipmentnya dikelola oleh BP Batam, seharusnya alat tersebut yang mengelola dari pihak bea cukai," ucap dia.

Menurut Jeno dalam waktu dekat Komisi XI akan diskusi dengan Gubernur Kepulauan Riau dan Kementerian Keuangan. Karena, di sini ia menemukan ada beberapa badan yang mengelola pelabuhan. Seperti Badan Pengusaha (BP) Batam, Badan Otorita Batam, dan Bea cukai.

Masalah ini lanjutnya,  harus dibawa ke level yang lebih tinggi. Sehingga nantinya kordinasi bisa lebih baik. “Policy apa yang harus kita lakukan dukungan regulasi apa yang harus kita buat yang nantinya kita ingin meningkatkan penerimaan dari bea cukai untuk menambah penerimaan negara kita yang memang masih dibawah target,yang mana pajak sudah mulai meningkat cukai dan penerimaan negara bukan pajak itu juga lagi  kita buat undang-undangnya serta PNBP. Dua hal itu yang harus kita tingkatkan,” kata dia.

Ia melihat, penerimaan dari sektor cukai dan pabean itu sebenrnya belum dimanfaatkan seoptimal mungkin.  “Potensi besar, opportunity besar, tapi dengan policynya kita lihat, tadi equipmennya kita lihat tadi, SOP nya untuk container lewat disitu juga tidak dilakukan pemeriksaan dengan baik,sehingga ini masih banyak sekali potensial losenya,“ ujar politikus dari dapil Kalimantan Barat ini.