Tuesday, 25 Rajab 1442 / 09 March 2021

Tuesday, 25 Rajab 1442 / 09 March 2021

DPR: TNI Harus Pastikan tidak Ada Preman Menekan KPPS

Rabu 19 Apr 2017 17:25 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Dwi Murdaningsih

Abdul Kharis Almasyhari

Abdul Kharis Almasyhari

Foto: Ist

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putaran final pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih sedang berlangsung. Personel keamanan termasuk TNI siap mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi warga ibukota tersebut.

Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan keberadaa TNI harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dan petugas KPPS mulai dari rumah menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.

Tugas yang diemban personel TNI dan Polri pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta merupakan tugas mulia, karena bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai, tanpa tekanan dan unsur premanisme saat melaksanakan pesta demokrasi. Dia mengatakan kasus Iwan bopeng menjadi pelajaran serius premanisme menyerang petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS,” ujar Kharis saat memantau kesiapan tim saksi di kantor DPP PKS.

Kharis juga menekankan bahwa hak memilih dari warga DKI Jakarta dijamin konstitusi. Karena itu, negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta.

Sementar itu, panglima TNI Jendral Gatot memotivasi pasukannya saat apel siaga kemarin. Gatot berharap pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam rangka pengamanan Pilkada putaran final kali ini diterjunkan 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA