REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO -- Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay, meninjau pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kunjungan ini untuk memastikan mekanisme dan implementasi program Desmigratif tersebut berjalan sesuai rencana pemerintah.
“Tujuan kita kesini adalah untuk memastikan bahwa memang program ini dilaksanakan dengan benar sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Kita juga akan menggali informasi yang terkait dengan ini, sekaligus bertatap muka dengan para mantan buruh migran tersebut. Dengan begitu kita bisa memperoleh pandangan dan referensi bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup para mantan buruh migran ini,” kata Saleh, Jumat (7/4).
Ia mengatakan, Komisi IX ingin mendengar secara langsung berbagai pengalaman yang dirasakan oleh para buruh migran itu, sekaligus mendengarkan saran-saran yang ingin disampaikan agar bisa dilakukan perbaikan.
“Komisi IX DPR sedang merevisi dan memperbaiki Undang-Undang tentang Penempatan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, oleh karenanya kita harapkan masukan dari mereka dan bisa menjadi bahan karena mereka sendiri yang sudah mengalami. Selain itu ingin melihat peran serta Pemda dalam melakukan pembinaan mantan buruh migran. Pemda harus ikut berpartisipasi aktif, supaya hal ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat saja,” ucapnya.
Politikus PAN ini berharap ada satu koordinasi lintas Kementerian itu, dengan harapan para buruh migran tersebut bisa menjadi maju setelah pulang ke tanah air, dan tidak kembali bekerja ke luar negeri. “Kita harapkan mereka bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru disini, bukan hanya untuk mereka dan keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Ada nilai tambah yang mereka buat untuk bangsa ini dengan terciptanya lapangan kerja baru tersebut di daerah, dan dengan modal yang mereka bawa dari luar negeri,” kata Saleh.
Komisi IX berharap Ini masih tahap awal dari rancangan program bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Menurutnya, bila program ini berjalan dengan benar, Komisi IX DPR ingin pemerintah memberikan perhatian khusus, misalnya mengenai pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja yang difasilitasi dengan benar.
“Kita akan pertanyakan kepada pemerintah tentang road map nya, kalau berhasil maka harus dicontoh oleh daerah lain. Kalau di Wonosobo sendiri sudah lumayan bagus, karena sudah terlihat hasil kreativitasnya, tetapi untuk memastikan program ini berjalan secara benar secara lintas Kementerian dan Lembaga, tentu Komisi IX akan mendalaminya lagi,” kata dia.
