Komisi V DPR Dukung Pembangunan Jalur Puncak II pada 2018

Jumat , 07 Apr 2017, 06:53 WIB
Suasana kendaraan menuju puncak yang terjebak kemacetan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/5). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Suasana kendaraan menuju puncak yang terjebak kemacetan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/5). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan jalur puncak II sebagai jalan nasional. Akses yang menghubungkan Jakarta-Cianjur itu diharapkan proses pembangunannya mulai dilaksanakan pada 2018 mendatang.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djamy Francis mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan DPRD setempat dan juga telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian PUPR pada 2016 lalu. Hasilnya yakni akan adanya alokasi anggaran pada 2019. Namun, dengan catatan, pembebasan lahan dan masalah sosial lain harus sudah rampung pada 2017-2018.

"Sebetulnya rencana pembangunan jalur puncak II ini telah diusulkan pada 2015. Tapi itu belum dibahas oleh Komisi V karena usulan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Karena itu, Komisi V tidak intervensi dan alhasil pembangunannya mangkrak, padahal sudah ada alokasi anggarannya," kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (7/4).

Pada Kamis (6/4) kemarin, Fary beserta anggota komisi V lainnya, di antaranya Neng Eem Marhamah Zulfa dan Djoni Rolindrawan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur bersama anggota komisi V yang lain. Hasil kunjungan kerja ini pun menciptakan solusi.

"Solusinya, apabila pemerintah khususnya pemerintah daerah sudah dapat menyelesaikan permasalahan lahan dan sosial yang selama ini menjadi catatan, maka dapat didorong dan dipercepat pelaksanaan pembangunannya pada 2018 nanti," kata dia.

Untuk itu, kata Fary, perlu disegerakan terkait penyelesaian permasalahan lahan dan sosial sehingga pembangunan tersebut di tahun depan bisa dilaksanakan. Alokasi anggaran pembangunannya, kata dia, sekitar Rp 679 miliar dan ditambah anggaran pada 2015 yakni Rp 50 miliar.

Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa menambahkan, jalur puncak II ini adalah suatu solusi yang paling tepat, karena jalur puncak I itu sudah padat. "Jalur puncak kita ketahui macetnya bukan main. Terlebih di hari libur," kata politisi PKB ini.

Jalur puncak II ini nantinya, urai Eem, akan menghubungkan langsung Jakarta-Cianjur. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi warga Cianjur akan tumbuh pesat. Dengan akses jalan yang memadai maka secara tidak langsung roda perekonomian bagi warga akan membaik.

"Khususnya wargaa Cianjur, destinasi wisata mereka pasti akan semakin ramai dikunjungi. Karena selama ini kurang ramai lantaran akses jalan yang kurang memadai," papar dia.