REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar dan praktisi pendidikan, Arief Rachman, berharap ada penelitian yang menyeluruh terkait kebijakan dana abadi pendidikan agar ke depan bisa tepat sasaran. Mulai tahun 2018, pemerintah berencana mengambil Rp 10 triliun dari 20 persen anggaran pendidikan nasional untuk diinvestasikan dalam bentuk dana abadi.
Arief Rachman menyatakan setiap perubahan kebijakan harus didasari adanya suatu penelitian. Perlu dievaluasi lebih dulu apakah alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat undang-undang itu dalam pemanfaatan keuangannya sudah mampu mendongkrak mutu pendidikan.
"Saya mengusulkan adanya penelitian yang jelas sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang," kata Arief Rachman kepada Republika, Kamis (6/4).
Arief mengatakan, semua perubahan kebijakan harus didasari oleh problematika riil yang diungkap dalam sebuah penelitian. Tidak hanya karena ada satu fakta atau keluhan dari masyarakat. Jika tidak didahului oleh penelitian yang komprehensif, ia mengkhawatirkan, kebijakan ini nantinya menimbulkan masalah.
Arief berharap para peneliti mendapat tempat dan peran yang kuat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam semua aspek pembangunan. Ia tidak ingin kebijakan ini menjadi suatu kekuatan politik, bahwa seolah-olah presiden memperhatikan pendidikan.
Arief juga meminta Jokowi membicarakan kebijakan ini dengan instansi pengguna anggaran, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Lanjut Arief, Jokowi pun tetap perlu mempertimbangkan masukan dari DPR.
Ia mengakui anggaran dana pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari postur APBN ini memang peruntukannya masih menuai banyak perdebatan. Sejumlah pihak berpendapat, 20 persen anggaran pendidikan harusnya lebih banyak dipakai untuk proses pendidikan, bukan untuk menggaji tenaga pendidikan.
"Kalau sekarang kan kebanyakan untuk menggaji tenaga pendidikan. Dan itu saya pikir tidak benar," ujar Arief.
Ia menyatakan, alokasi 20 persen anggaran pendidikan belum mampu mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia menjadi baik. Dari hasil evaluasi beberapa lembaga survei, menurutnya mutu pendidikan di Indonesia masih berada di peringkat bawah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
