REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Instruksi Presiden untuk melakukan investasi dana pendidikan demi masa depan dalam bentuk dana abadi pendidikan menuai pro kontra. Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih berpendapat, instruksi tersebut justru bisa menimbulkan persoalan lain.
"Bisa belajar dari dana abadi umat di Kemenag yang mengantongi investasi hingga mencapai kurang lebih Rp 80 triliun. Masyarakat malah susah mengakses. Malah yang terjadi banyak menjadi kasus hukum," katanya.
Karena itu anggota DPR dari Fraksi PKS itu menilai, jika pemerintah merasa alokasi dana pendidikan saat ini tidak tepat guna semestinya diatasi dengan pembenahan oleh pemerintah. Karena faktanya, 20 persen alokasi dana pendidikan belum merata di daerah-daerah.
"20 persen yakni Rp 416,09 triliun, tapi Rp 12,83 triliun ada di Kementerian atau lembaga nonpendidikan (kedinasan) dan Rp 268,18 triliun berupa transfer daerah. Tapi di daerah masih sangat rendah menurut neraca pendidikan. Ini yang harusnya dibenahi," katanya.
Abdul mengatakan, menginvestasikan anggaran pendidikan ke dana abadi pendidikan tidak tepat dilakukan saat ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar 20 persen anggaran pendidikan disisihkan sebagian uintuk dijadikan dana abadi pendidikan. "Anggaran pendidikan ini banyak sekali. Maka harus ada dana yang dipersiapkan untuk dana abadi pendidikan," kata Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (4/4).
Menurut Jokowi, dana 20 persen APBN untuk pendidikan sejauh ini sudah cukup baik. Namun, anggaran tersebut tetap harus diperbaiki penggunaan dan manfaatnya sehingga lebih tepat sasaran.
Dengan menyisihkan sedikit anggaran dari 20 persen dana pendidikan, maka akan tersedia dana jangka panjang untuk sektor pendidikan. Investasi ini kemudian bisa digunakan untuk anak cucu di masa depan.
Dari hitung-hitungan yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 2030 pemerintah bisa mempunyai dana abadi pendidikan sekitar Rp 400 triliun. "Dana ini nanti bisa dipakai untuk pendidikan yang mau lanjut kuliah di S2 atau S3," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
