REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Jelang dimulainya babak penyisihan cabang olahraga sepak bola PON XVIII diwarnai dengan sejumlah perselisihan antar peserta. Pertandingan yang akan dimulai 6 September mendatang ini dikhawatirkan ricuh karena permasalahan dari tim sepak bola Jawa Barat (Jabar), Jambi, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Sengketa internal dalam tim Jabar dan Jambi dipicu masalah dualisme kepengurusan PSSI. Pengurus PSSI di daerah dari kubu Johar Firdaus dan La Nyala masing-masing mengirimkan tim untuk bertanding di PON Riau. Akibatnya, kontingen Jabar dan Jambi memiliki masing-masing dua tim sepak bola.
Sedangkan, kericuhan lainnya adalah antara tim sepak bola Kalsel dan Kaltim untuk memperebutkan yang paling berhak mewakili daerah Kalimantan di PON Riau.
Ketua Panpel Sepak Bola, M. Satar Taher mengatakan, perselisihan tersebut diharapkan bisa diselesaikan setelah Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) mengeluarkan keputusan terkait tim yang bertanding di PON XVIII.
Menurut dia, BAORI telah memutuskan bahwa tim Jabar yang berhak bertanding adalah dari pengurus PSSI yang dipimpin oleh Toni Aprilliani. Kemudian, BAORI memutuskan tim dari Pengrus PSSI kepemimpinan Bujang Nasril yang berhak mewakili Jambi.
Untuk masalah Kaltim dan Kalsel, lanjutnya, BAORI memutuskan Kaltim yang berhak bertanding. Dengan begitu, tim Kalsel batal mengikuti PON XVIII meski sudah terdaftar dalam Grup B pada fase penyisihan.
"Kenapa dipilih Kaltim, karena Kalsesl tidak mau datang pada saat pertandingan playoff seperti yang direkomendasikan BAORI untuk menyelesaikan masalah keduanya," kata Satar.
Meski begitu, ia mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah pihak-pihak yang bertikai menerima keputusan BAORI itu. Karena itu, ia menyarankan agar PB PON Riau memperketat personel keamanan dalam pertandingan penyisihan.
"Kami harap pihak yang bertikai saling mengerti dan memahami agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan semua pihak dalam penyelenggaraan PON Riau," lanjut Taher.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
