Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Ini Persiapan Program 10 Juta Penerimaan Bansos Nontunai

Kamis 04 Jan 2018 14:02 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

 Seorang penerima bantuan sosial melakukan penarikan uang melalui agen Layanan Keuangan Digital (LKD) saat uji coba penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui uang elektronik di Jakarta, Rabu (8/10).   (Republika/Prayogi)

Seorang penerima bantuan sosial melakukan penarikan uang melalui agen Layanan Keuangan Digital (LKD) saat uji coba penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui uang elektronik di Jakarta, Rabu (8/10). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suara mesin yang mencetak data pada kartu berwarna merah putih bertuliskan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terdengar nyaring. Ruangan yang terletak di lantai dua tersebut merupakan tempat proses personalisasi atau biasa disebut perso yang khusus untuk mencetak data penerima bantuan sosial nontunai.

Ada dua mesin besar yang mampu mencetak perso hingga 260 ribu kartu dalam sehari, ditambah 35 mesin portabel yang dioperasikan oleh 17 orang operator pada setiap pembagian waktu kerjanya.

Pengerjaan perso dimulai pada 15 Desember 2017 oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Mereka mempekerjakan tenaga yang khusus untuk proses personalisasi tersebut karena dibutuhkan ketelitian yang luar biasa agar tidak ada kesalahan data.

Ruangan percetakan juga steril dan tidak sembarang orang yang boleh masuk. Pengerjaan perso tersebut ditargetkan selesai pada pekan terakhir Desember 2017 sehingga pada Januari 2018 bank sudah mengisi rekening penerima bansos.

Hal tersebut untuk memenuhi target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos nontunai yang ditargetkan Kementerian Sosial pada 2018. Kementerian Sosial menargetkan masing-masing 10 juta KPM bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2018.

Revolusi Bansos
Presiden meminta agar bantuan sosial ke depannya tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai namun melalui sistem perbankan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Pada 2017 baru enam juta KPM yang menerima PKH secara nontunai lewat layanan perbankan, sementara untuk BPNT baru menjangkau 1,28 juta KPM yang menerima bantuan pangan lewat elektronik warung gotong royong (E-warong).

Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri atas BNI, BRI, Mandiri dan BTN selaku penyedia layanan jasa perbankan untuk penyaluran bansos nontunai juga telah melakukan persiapan sejak jauh hari menghadapi penambahan empat juta KPM PKH nontunai dan BPNT.

Himbara telah mencetak hingga 14 juta kartu KKS, melebihi kebutuhan untuk persiapan. Namun dipastikan data penerima sesuai dengan yang diverifikasi oleh Kemensos. Teknologi yang dibenamkan dalam KKS dengan fitur saving account (tabungan) dan e- wallet (dompet elektronik) adalah yang pertama di dunia.

Fitur e-wallet yang terdapat dalam KKS memungkinkan pengelompokan nominal bantuan beserta peruntukkannya. Setiap bulan akan diisi dengan nominal bansos sebesar Rp110 ribu yang dapat dibelanjakan di E-warong. Pada 2018 hanya dua barang yang dapat dibeli yaitu beras dan telur karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai persiapan yang matang, diharapkan Januari 2018 dana bansos sudah masuk dalam rekening penerima sehingga pada Februari bansos tahap pertama bisa dicairkan.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA