Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

Malari, Abe, dan Pesan Kemandirian

Selasa 17 Jan 2017 14:00 WIB

Red:

Ahad 15 Januari 2017 berlalu dengan dua acara yang berbeda. Di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beserta rombongan pengusaha Jepang. Pembicaraan ekonomi dan geopolitik mendominasi kedua kepala negara.

Pada waktu yang sama di Jakarta, lembaga swadaya masyarakat InDemo menggelar peringatan 43 tahun petaka 15 Januari 1974. Sebuah kebetulan yang luar biasa. Karena 43 tahun lalu, peristiwa kerusuhan Malari di Jakarta dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei yang bertemu dengan Presiden Soeharto.

Hariman Siregar, ketika 1974 adalah ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Dia menjadi salah satu motor demonstrasi mahasiswa dan masyarakat menentang kedatangan Tanaka. Ahad kemarin, Hariman Siregar, sebagai pendiri InDemo, menyampaikan orasi politiknya terkait Malari, Jepang, geopolitik nasional, dan jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin di tengah masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah membantah ada kesengajaan kedatangan Perdana Menteri Abe pada tanggal Malari. Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, kunjungan Abe ke Indonesia sudah dijadwalkan sebagai rangkaian kunjungan Abe ke negara-negara Asia Tenggara. Sebelum ke Indonesia, Abe mengunjungi Filipina.

Namun, kita harus akui kedekatan peristiwa Malari dan Jepang tak bisa lepas konteks begitu saja. Ada banyak dimensi dalam kerusuhan Malari. Ada dimensi politik militer penasihat Presiden Soeharto Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani, yang menyeret Jenderal Soemitro sebagai panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Kemudian, ada dimensi ekonomi, investasi Jepang yang dianggap tak bisa dikendalikan pemerintah. Kita bisa membaca pesan gerakan mahasiswa ketika itu menginginkan Indonesia yang lebih mandiri dari intervensi bangsa lain. Mahasiswa sejak setahun sebelumnya sudah mewanti-wanti pemerintahan Soeharto. Namun, keluhan itu tak digubris.

Malari meletus menjadi kerusuhan ekonomi pertama pada masa Orde Baru. Massa membakar pusat pertokoan Senen dan beberapa lokasi perbelanjaan di Jakarta. Sasaran mereka adalah barang-barang Jepang. Kantor pusat Astra di Jalan Juanda ikut dibakar. Astra adalah pemasok resmi otomotif Honda dan Toyota di Indonesia.

Pesan kemandirian Malari 1974 kita akui masih relevan pada 2017. Kemandirian bangsa Indonesia saat ini di tengah arus investasi asing yang dibutuhkan oleh pemerintah? Kemandirian seolah menjadi benda yang kabur terlihat karena sekarang segala sesuatunya tak bisa lepas dari negara lain.

Mencari sesuatu yang asli Indonesia menjadi amat sukar. Lebih sulit lagi karena ada sekelompok masyarakat yang sudah memandang kemandirian bangsa sebagai kemustahilan di era perdagangan tanpa batas.

Apa yang sekarang tidak pemerintah impor dari Cina, India, dan negara industri seperti Jepang? Cangkul, singkong, garam, jagung, sampai tenaga kerja pun negara ini impor.

Kedatangan Perdana Menteri Abe bisa kita letakkan dalam konteks ini. Jepang mencatat peningkatan investasi yang luar biasa ke Indonesia dalam setahun terakhir. Investasi mereka pada 2016 mencapai 4,4 miliar dolar AS. Tahun ini investasi Jepang pun diprediksi akan lebih tinggi lagi.

Apa saja yang Jepang investasikan ke Indonesia? Terutama sektor otomotif, kelistrikan, energi, logam, mesin, elektronika, kimia, dan farmasi.

Kita kemudian masih bertanya-tanya, bagaimana bisa proyek mobil nasional yang sudah bertahun-tahun digagas, tapi tak pernah bisa terwujud.

Perdana Menteri Abe mengatakan, pengusaha Jepang tertarik dengan Indonesia karena potensi populasi penduduknya. Terutama, anak muda Indonesia. Dan sumber daya alam. "Kalau dengar kata kerja sama ekonomi, yang pertama terbayang orang Jepang adalah kerja sama dengan Indonesia," kata Abe menegaskan.

Kita berharap, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla memahami pesan kemandirian dari peristiwa Malari dan datangnya Perdana Menteri Abe. Kaitan kedua peristiwa itu fakta dan nyata. Tak bisa dikaburkan.

Memang benar, Indonesia butuh investasi asing. Kita terbuka terhadap investor yang mau berusaha di tanah kita.

Namun, masuknya investasi asing jangan justru menjadi penyumbat kemandirian bangsa di sektor ekonomi. Yang seharusnya terjadi, investasi asing kita gunakan untuk memperkuat dan memperkaya bangsa ini. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA