Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Ketum Muhammadiyah Tunjukkan Kesenjangan Sosial kepada Jokowi

Jumat 13 Jan 2017 16:16 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ilham

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.

Foto: Republika/Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir untuk bersantap siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Haedar, dalam kesempatan ini keduanya membahas terkait upaya mengatasi kesenjangan sosial dan juga ekonomi di Tanah Air.

"Saya dengan Presiden secara fokus sesuai dengan karakter Muhammadiyah membicarakan tentang bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Jadi kita membahas betapa satu di antara problem besar bangsa kita ini adalah kesenjangan sosial dan ekonomi," kata Haedar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1).

Menurut Haedar, akibat tingkat kesenjangan sosial yang tak merata menimbulkan sejumlah masalah dalam masyarakat. Karena itu, Muhammadiyah mendorong pemerintah mencari terobosan mengatasi masalah kesenjangan melalui kebijakan-kebijakan negara.

"Bagaimana sekarang mencari terobosan dan kami juga mendorong itu yang disebut dengan new economic policy juga termasuk di dalamnya new public policy," ucap dia.

Lebih lanjut, dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan Haedar juga menyoroti masalah penguasaan lahan tanah yang akan dijadikan sebagai aset negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata Haedar, perlu berupaya melindungi masyarakat serta memberikan manfaat kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Kemudian juga dalam konteks itu bahwa tidak mungkin membangun kesejahteraan rakyat itu kalau juga tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan masyarakat yang memang untuk ikut menjadikan republik ini menjadi republik yang mensejahterakan, melindungi, dan memajukan rakyat," ujar Haedar.

Muhammadiyah, kata dia, telah turut memberdayakan masyarakat di Papua melalui penguasaan lahan demi memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga mendapatkan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Di Papua itu ada penduduk yang tak punya lahan. Tragis kan. Penduduk setempat. Muhammadiyah belikan lahan itu, lalu kita belikan sarana dan ternak untuk peternakan juga untuk pertanian. Lalu kita berikan pembinaan,” kata dia.

Agar tercipta keadilan sosial, Haedar menyampaikan perlu adanya keberpihakan dari masyarakat kelas atas untuk mendorong masyarakat kecil tumbuh. Lebih lanjut, lembaga yang ada di masyarakat juga diperlukan untuk melindungi rakyat dari berbagai kegiatan ekonomi yang justru merugikan.

"Coba lihat warung-warung kecil di hampir setiap sudut tanah air kita ini kan terdesak oleh berbagai macam waralaba yang begitu ekspansif kan. Sementara kalau mereka sudah tidak punya warung kecil mau apa?" kata dia.

Ia juga mencontohkan, terpinggirkannya masyarakat kecil akibat pembangunan perumahan yang semakin meluas di berbagai daerah. Dalam hal ini, Haedar meminta agar pemerintah menata ulang tata ruang sekaligus lahan di seluruh daerah.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah siap membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan sosial ini melalui perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga-lembaga ekonomi yang dimiliki.

Menurut dia, usulan dari Muhammadiyah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial melalui program pemberdayaan tersebut telah disetujui oleh presiden. Nantinya, kata dia, Jokowi akan merumuskan dan memetakan masalah ini dalam kebijakan-kebijakannya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA