REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pemetaan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2017. Kemendikbud menargetkan 60 persen pelaksanaan UNBK pada tahun 2017.
"Sekarang sedang dipetakan kesiapan sekolah- sekolah untuk pelaksanaan UNBK," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemdikbud, Totok Suprayitno, di Jakarta, Kamis (5/1).
Sebelumnya, Kemdikbud menargetkan 60 persen pelaksanaan UNBK pada 2017. Saat ini sudah ada 12.058 sekolah dan madrasah yang siap melaksanakan UNBK.
Totok menjelaskan pelaksanaan UNBK akan dilangsungkan secara bergelombang dan saling berbagi sumber daya. Dalam hal ini, yang dimaksud berbagi adalah saling memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya pelaksanaan UNBK, bisa saja dilakukan "menumpang" di perguruan tinggi yang memiliki peralatan komputer yang lengkap.
"Dalam sehari, pelaksanaan UNBK bisa dilakukan pada tiga gelombang," katanya.
Pada tahun ini, Kemdikbud mengurangi jumlah mata pelajaran yang akan diujikan dan siswa dipersilahkan memilih mata pelajaran yang disukainya. Selain itu juga diselenggarakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN).
Mata pelajaran yang akan diujikan pada UN untuk jenjang SMP, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA. Sementara mata pelajaran yang diuji dalam USBN, yakni Pendidikan Agama, PPKN dan IPS.
Sementara, untuk SMA mata pelajaran UN, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran pilihan sesuai jurusan. Untuk USBN, yaitu Pendidikan Agama, PPKn, Sejarah, dan tiga mata pelajaran sesuai program studi siswa.
Untuk jenjang SMK, mata pelajaran UN adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara untuk USBN, Pendidikan Agama, PPKN, dan Keterampilan Komputer.
"Mata pelajaran pilihan, meskipun yang dipilih cuma satu. Namun lebih mendalam dan meluas. Termasuk adanya soal esai pada USBN," ungkapnya.
Totok juga mengharapkan pemerintah daerah turut terlibat dalam membantu pengadaan komputer. Hal itu perlu dilakukan karena komputer lebih banyak berada di perkotaan dibandingkan di desa.
"Untuk sementara, di desa masih berbasis kertas. Kami berharap pemerintah daerah turut membantu dalam mengatasi persoalan kekurangan komputer ini," jelasnya.
Kemdikbud juga berencana pada tahun ini, untuk melakukan pengadaan 40.000 paket komputer yang bertujuan untuk pelaksanaan UNBK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
