Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Situs Islam yang Diblokir tak Penuhi Syarat Jurnalistik

Rabu 04 Jan 2017 17:02 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari

Sejumlah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu membawa pamplet saat berunjukrasa memprotes pemblokiran situs Islam oleh Keminfo dan Komunikasi di Palu, Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (8/4).

Sejumlah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu membawa pamplet saat berunjukrasa memprotes pemblokiran situs Islam oleh Keminfo dan Komunikasi di Palu, Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (8/4).

Foto: Antara/Basri Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali memblokir sebelas situs media Islam yang diduga meresahkan. Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Imam Wahyudi pun menyampaikan sebelas situs Islam yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tersebut tak memenuhi syarat dalam undang-undang jurnalistik.

"Itu bukan (situs yang memenuhi syarat dalam undang-undang pers)," kata dia, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (4/1). Ia menjelaskan, salah satu tugas dewan pers adalah mendata perusahaan pers dan membuat penilaian kode etik jurnalistik. Situs-situs yang memenuhi syarat pers dan produk jurnalistik, maka akan dianggap sebagai produk jurnalistik. Hal ini berdasarkan UU Pers No 40/1999.

"Kalau tidak memenuhi syarat (jurnalistik) bukan berarti situs pers, itu diatur oleh undang-undang lain. Bisa undang-undang ITE," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah kembali memblokir 11 situs Islam yang dinilai meresahkan dan menyebar informasi fitnah serta SARA. Dasar dari pemblokiran terhadap situs yang dianggap mengandung konten negatif itu merujuk pada Undang Undang (UU) ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang baru, Nomor 19 Tahun 2016 dari Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelumnya.

Kesebelas situs tersebut ialah, voa-islam.com, nahimunkar.com, kiblat.net, bisyarah.com, dakwahtangerang.com, islampos.com, suaranews.com, izzamedia.com, gensyiah.com, muqawamah.com, dan abuzubair.net.

Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan juga sebelumnya menilai pihak pengelola 11 situs yang merasa dirugikan atas pemblokiran oleh Kemenkominfo bisa meminta perlindungan ke Dewan Pers. Namun ia menegaskan, ada aturan agar situs portal berita bisa diadvokasi oleh Dewan Pers, yakni salah satu syaratnya adalah situs tersebut memenuhi syarat dalam undang undang pers.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA