Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Peparnas 2016

Mensos Minta Kesetaraan Difabel Merata

Senin 24 Oct 2016 20:11 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Yudha Manggala P Putra

 Sejumlah atlet memasuki lapangan untuk mengikuti upacara penutupan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV yang diadakan di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Senin (24/10).(Republika/Raisan Al Farisi)

Sejumlah atlet memasuki lapangan untuk mengikuti upacara penutupan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV yang diadakan di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Senin (24/10).(Republika/Raisan Al Farisi)

Foto: Republika/Raisan Al Farisi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa mengungkapkan ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV/2016 bisa menjadi pemicu untuk kesetaraan kaum difabel merata. Termasuk juga mengenai tidak adanya perbedaan bonus untuk atlet difabel dengan yang umum.

Sebagai momentum untuk kesetaraan difabel, Khofifah juga meminta adanya kerja sama dengan setiap pemerintah daerah. "Saya sudah meminta kesetaraan perlakuan dan prestasi untuk olahragawan difabel dan hari ini saya memohon kepada gubernur Jawa Barat dan seluruh pemerintah daerah lainnya," kata Khofifah saat penutupan Peparnas XV/2016 di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (24/10).

Apresiasi tersebut bisa dikatakan momentum jika tak hanya meliputi atlet saja namun kaum difabel seluruh Indonesia. Dia menyatakan kesetaraan perlakuan dan pemenuhan hak-hak menjadi mandat dari RUU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Ini (Peparnas) bagian dari penguatan. Baik pihak manapun entah kesehatan atau pendidikan bisa dan elemen lainnya bisa semaksimal mungki memenuhi hak kaum difabel," ujar Khofifah.

Melihat adanya kaum difabel berprestasi di Peparnas XV/2026, Khofifah berharap bisa berdampak baik bagi penyandang disabilitas dan pemerintah.

Kesuksesan prestasi di ajang Peparnas menurutnya bisa menjadi motivasi bagi kaum difabel lainnya agar tak merasa diskriminasi. Sementara bagi pemerintah bisa lebih optimal dalam menyamaratakan hak-hak kaum difabel. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA