REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding pangan atau perusahaan induk yang saat ini tengah diupayakan Pemerintah diharapkan mampu menjadi ruang bagi petani menikmati hasil jerih payahnya dan sepadan. Pemerintah didesak untuk segera mewujudkan holding pangan tersebut.
"Sebenarnya inikan sudah ada dalam UU No 18 tahun 2012, badan pangan nasional harus segera dilaksanakan," ujar anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (17/9).
Menurut Yoga holding pangan sudah harus dibangun dalam kurun waktu tiga tahun. Namun yang terjadi justru molor hingga tahun 2016 yang seharusnya menjadi tahun terakhir malah baru gembar-gembor dibentuk. "Ini sudah terlambat hampir dua tahun," tegasnya.
Padahal kata dia pembentukan badan pangan nasional ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena Presiden yang menugaskan BUMN dalam membentuk badan pangan tersebut.
"Saya juga sudah diskusi dengan Menpan RB, dia juga mendukung kecepatan Badan Pangan Nasional diharapkan dampaknya dapat mempengaruhi struktur pasar pangan dan meningkatkan petani, peternak, dan nelayan," beber Yoga.
Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin Unila mengatakan dengan terbentuknya Holding pangan maka persoalan di hilir tentu akan berkurang. Selain itu menurut dia keberadaan holding diharapkan juga dapat bermitra baik dengan para petani maupun peternak.
"Tidak akan menyaingi petani, justru memberi arena dan bermitra baik serta dapat menstabilkan harga," terangnya.
