REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Eva Sundari mengatakan, ada penghematan secara serius yang dilakukan DPR, meski tidak terkena pemangkasan anggaran dari negara.
"Kita tahu diri, ada penghematan serius. Pengurangan banyak terjadi di perjalanan luar negeri dan dapil," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (7/9).
Eva menilai, tidak dipangkasnya anggaran DPR untukvmenghormati prinsip otonomi anggaran parlemen. Ia melanjutkan, pemangkasan anggaran pada sejumlah kementerian/lembaga merupakan pilihan yang tidak ada alternatif. Dengan pemangkasan tersebut, APBNP akan menjadi lebih rasional.
"Cuma harus dipastikan agar tidak melanggar hukum karena APBNP kan sudah jadi keputusan politik," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Dalam Inpres tersebut hampir semua kementerian dan lembaga dihemat anggarannya, kecuali DPR, MPR, dan DPD.
