REPUBLIKA.CO.ID, RIAU -- Kunjungan Kerja Spesifik Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepri, akhir pekan lalu. Tim Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Tim Panja Michael Wattimena meminta masukan Pemeritah Prov. Kepri terkait dengan program tol laut dan wacana untuk memperkuat tol laut dengan memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kapal.
Gubernur Prov. Kepri, Nurdin Basirun menyarankan agar pengelolaan tol laut dapat dilakukan dengan sistem swastanisasi. Tujuannya tidak lain untuk memberikan daya saing. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengurangi subsidi BBM terhadap kapal dan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya.
“Swastanisasi ini sangat penting sampai kapan Pemerintah memberikan subsidinya,” ujar Nurdin.
Nurdin menilai, jika pengelolaan tol laut diserahkan ke swasta, sedikit banyak dapat mengurangi beban kerja pemerintah. Karena swasta akan berpacu dalam memenuhi target kebutuhannya.
“Jadi pemberian subsidi dari Pemerintahpun bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti halnya dipelabuhan yang terkait dengan program tol laut,” ujar Nurdin.
Rendy Lamajido, Anggota Komisi V DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seusai pertemuannya saat itu mengatakan, terkait dengan program tol laut, Batam termasuk bagian didalamnya. Karena itu perlu disiapkan lahan untuk pelabuhan antar pulau yang memadai.
“Pemerintah Pusat akan membantu pendanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Tapi pengelolaannya tidak bisa melalui swasta, karena nanti tidak banyak yang masuk ke negara," kata Rendy.
