Selasa 30 Aug 2016 21:03 WIB

Pemerintah Susun Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

Menko Puan Maharani beraudiensi saat menjadi pembicara dalam Acara Pertemuan Nasional bertajuk 'Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara' di kantir BPK RI, Jakarta, Senin (25/7).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menko Puan Maharani beraudiensi saat menjadi pembicara dalam Acara Pertemuan Nasional bertajuk 'Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara' di kantir BPK RI, Jakarta, Senin (25/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin penyusunan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional (kejuruan).

Peta jalan ini penting karena Indonesia kekurangan tenaga vokasi untuk mengisi proyek pemerintah yang sedang dikerjakan.

Puan menjelaskan, peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional dirumuskan oleh tim penyusun yang terdiri dari lintas kementerian.

Dia menjelaskan, ketua penyusunan jalan revitalisasi SMK adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sementara ketua penyusunan peta jalan revitalisaei politehnik dan akademi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Adapun ketua penyusunan peta jalan revitalisasi balai latihan kerja dan magang/kerja praktik adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dia mengatakan pemerintah membutuhkan peta jalan yang jelas untuk menggerakkan semua kementerian dan lembaga sehingga tenaga kerja vokasional bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Kita butuh sinergi untuk merevitalisasi pendidikan vokasional ini sebab link and match itu tidak mudah,” katanya usai menghadiri Rakor Revitalisasi Pendidikan Vokasional di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (30/8).  

Puan menjelaskan, program pemerintah yang sedang dibuat itu banyak sekali. Pemerintah pun harus mengantisipasinya dengan menyiapkan sumber daya manusianya yang kompetitif.

Puan menginginkan semua kementerian dan lembaga ini menyiapkan tenaga vokasi yang bisa menunjang program pemerintah tersebut agar bisa menangkal masuknya tenaga kerja asing.

Kekhawatiran ini muncul karena Puan mengaku kesiapan dan juga jumlah sumber daya manusia di Indonesia masih sangat kurang.

Melalui Rakor ini, ujar Puan, terungkap apa saja yang dibutuhkan dalam revitalisasi pendidikan vokasional.

Pihaknya meminta kementerian/lembaga bisa lebih fokus dalam merumuskan revitalisasi pendidikan vokasional. “Sebelum Oktober saya harap revitalisasi pendidikan vokasional bisa terselesaikan,” tuturnya.    

Dalam Rakor tersebut Puan meminta kepada Kemendikbud memberikan pelatihan ataupun magang kepada semua siswa SMK agar siap dipakai di semua proyek pemerintah. Sementara itu khusus kepada Kemenristek Dikti agar menyiapkan program sertifikasi kepada siswa yang baru lulus SMK.

    

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement