Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Jokowi: Pemda Harus Miliki Anggaran Pengendalian Harga

Kamis 04 Aug 2016 11:50 WIB

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Nidia Zuraya

Presiden Joko Widodo. (Republika/Wihdan)

Presiden Joko Widodo. (Republika/Wihdan)

Foto: Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menjaga tingkat inflasi. Sebab, inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat. 

Jokowi tidak ingin pemerintah hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan tingkat inflasi. "Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi inflasi lebih tinggi. Berarti ada tekor di situ," kata Jokowi saat membuka Rakornas VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8). 

Jokowi menceritakan, tingkat inflasi di Indonesia sering lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi. Pernah, kata Jokowi, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, tapi inflasinya 8,53 persen. Tapi, pernah juga inflasinya lebih rendah yakni 3,53 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 4,9 persen. 

"Mau pilih mana? Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasi lebih tinggi? Itu sama saja kita punya uang tapi kalau mau beli sesuatu mahal," katanya. 

Untuk mengendalikan harga, kata Jokowi, pemda disarankan memiliki anggaran pengendalian harga. Jadi, begitu ada gejolak harga, bisa langsung intervensi.  

Kata Jokowi, upaya pengendalian harga sudah berjalan cukup baik di beberapa daerah. Jokowi mencontohkan, DKI Jakarta mampu mengintervensi harga daging yang di pasaran di jual Rp 110 ribu - Rp 120 ribu per kg, di jual menjadi Rp 39 ribu. "Ada subsidi berarti di situ. Saya kira daerah lain bisa melakukan itu," ujarnya. 

Selain anggaran pengendalian harga, upaya menjaga inflasi juga bisa dilakukan dengan hal-hal yang sudah biasa dilakukan seperti menggelar pasar murah. Jokowi juga meminta kepada Pemda, Polres, Kejaksaaan di setiap daerah untuk rutin mengecek gudang-gudang penyimpanan bahan pokok. "Cek setiap dua minggu sekali. Apakah menumpuk atau tidak," kata Jokowi. 

Jokowi ingin agar tidak ada yang mempermainkan stok pangan. Kalau stok terlalu melimpah, pemda dan harus bisa memerintahkan agar stok tersebut segera dikeluarkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Namun jika stok kurang harus ditambah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA