REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata memperkirakan pada tahun 2020 sektor pariwisata akan menempati urutan tertinggi penyumbang devisa negara dan penghasil lapangan kerja. Bahkan, sektor ini digadang-gadang akan melampaui sumbangan devisa dari sektor migas atau batu bara.
Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya mengatakan, berdasarkan data pendapatan devisa selama tiga tahun terakhir, seluruh sektor usaha mengalami penurunan dalam menyumbang devisa negara. Namun, justru ada peningkatan signifikan di sektor pariwisata.
Melihat potensi pariwisata Indonesia yang sangat menjanjikan, Riefky mengimbau kepada kepala daerah, terutama gubernur, bupati dan wali kota, dalam mengambil kebijakan politik anggaran daerah untuk lebih mempertimbangkan tentang pengembangan potensi pariwisata.
“Kalau memang kebijakan politik anggaran di daerah bisa berpihak pada sektor pariwisata, seperti yang saat ini kita lakukan di pusat, itu tidak menutup kemungkinan, atau mempunyai peluang yang sangat besar, sektor pariwisata akn menambah pendapatan asli daerah dan akan membuka lapangan kerja yang signifikan,” kata Riefky seusai rapat dengar pendapat dengan menteri pariwisata, Senin (13/6).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, tren di pemerintah pusat saat ini tidak lagi pada eksploitasi batu bara atau minyak bumi. Namun, lebih mengoptimalkan dan memberdayakan dari potensi pariwisata. Pariwisata yang bisa dikembangkan di antaranya pariwisata alam, wisata sejarah, dan religi.
Politisi asal dapil Aceh ini menilai pemerintah daerah selama ini menempatkan alokasi anggaran pariwisata di urutan terbawah. Hal ini dinilainya tidak sesuai dengan tren nasional.
“Kalau daerah ingin cepat membuka lapangan pekerjaan baru, dan cepat meningkatkan pendapatan asli daerah, trennya pengembangan pariwisata,” saran Riefky.
Menpar menargetkan kontribusi sektor pariwisata, terhadap PDB nasional setidaknya 13 persen pada tahun 2017, dan minimal 15 persen pada tahun 2019. Tahun mendatang, ditargetkan sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar Rp 200 triliun, dan Rp 280 triliun pada tahun 2019.
