DPR Sebut Batam Perlu Dukungan Lebih Demi Bisa Saingi Singapura

Senin , 30 May 2016, 12:16 WIB
 Sejumlah siswa dan warga turun dari boat pancung saat tiba di Pulau Lengkang, Batam, Rabu (25/5). (Antara/Puspa Perwitasari)
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Sejumlah siswa dan warga turun dari boat pancung saat tiba di Pulau Lengkang, Batam, Rabu (25/5). (Antara/Puspa Perwitasari)

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menganjurkan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus kepada Kota Batam. Sebab, Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis.

 

Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. "Batam ini perlu perhatian pemerintah pusat dalam pendanaan. Injeksi pendanaan PNBP-nya  sendiri 600 sampai 700 miliar. Tapi injeksi pemerintah hanya 200 miliar. Kecil sekali," ujar Azam.

 

Hal tersebut diungkapkan Azam pada acara diskusi yang bertajuk 'Refleksi Atas Revisi UU BUMN dan Proyeksi Batam Sebagai Kota Industri', akhir pekan lalu. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan kembali, bahwa Presiden ke-3 Indonesia  BJ. Habibie memproyeksikan Batam sebagai kota yang bisa menandingi negara Singapura dalam bidang Industri. Dengan hal itu pemerintah harus cakap mengelola kota strategis ini.

"Kalau memang berpihak pada Batam sebagaimana cita-cita Habibie lalu, pemerintah harus menginjeksi yang luar biasa kepada Batam, disertai pengawasan yang luar biasa. Yang diharapkan Habibie sebagai counterpart negara seberang. Tetapi kalau separo-separo, maka hilang begitu saja," ungkap Azam penuh harap.  

Dia juga menyinggung soal kewenangan pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau yang sering disebut BP Batam. Menurutnya jangan sampai persoalan pengelolaan BP Batam menjadi masalah yang kontra produktif. Dia mengharapkan Batam bisa menjadi kota industri pelabuhan yang maju, sehingga bisa menandingi Singapura.

 

"Pak Wali Kota, jangan sampai masalah kewenangan, antara pemkot dangan BP Batam, menjadi hal yang kontra produktif. Ini yang kita lihat selama BP Batam menjadi mitra Komisi VI. Bahwa ada hal-hal yang kontra produktif antara Badan Pengelola Kawasan Batam dengan pemerintah kota, ini yang perlu diselesaikan. Tidak bisa Batam ini dibiarkan begitu saja. Lama-lama bisa tidak jelas," kata Azam.