Sunday, 23 Rajab 1442 / 07 March 2021

Sunday, 23 Rajab 1442 / 07 March 2021

Mendikbud Minta Pemda tak Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta

Kamis 19 May 2016 12:45 WIB

Rep: Yulianingsih/ Red: Winda Destiana Putri

Anies Baswedan

Anies Baswedan

Foto: Republika/Agung Supriyanto

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta semua pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak membedakan sekolah swasta dan sekolah negeri. Karena hal itu juga sudah dilakukan oleh Kemendikbud.

Menurut Anies, pemerintah memberiikan perlakuan yang sama terhadap penddikan negeri dan swasta. Bahkan kata dia, mulai tahun lalu pembangunan unit sekolah baru dberikan sama baik swasta maupun negeri.

"Tidak akan ada perbedaan. Justru kadang lebih banyak ke swasta. Saya harap semua Pemda juga memperlakukan yang sama. Bukan hanya kementrian karena seja otonomi daerah pedidikan juga jadi tanggungjawab Pemda," ujarnya saat memberikan sambutan pada Puncak Hari Pendidkan Nasional (Hardiknas) di Pendopo Tamansiswa, Yogyakarta, Kamis (19/5).

Dalam peringatan Hardiknas ini, Mendiikbud juga melakukan ziarah ke Makam Ki Hajar Dewantoro di Celeban, Yogyakarta. Ki Hajar merupakan  pendiri Tamansiswa.

Di kompleks makam tersebut Mendikbud menulskan pesan "Disini berbaring seseorang yang pemikirannya melampaui usianya".

Menurut Anies, tahun ini merupakan tahun pembaharuan. Perayaan Hardiknas menurutnya tidak akan hanya dilakukan sehari saja tetapi akan dilakukan selama sebulan. "Pendidkan adalah pelita, kita semua adalah semua murid dan semua guru. Kita adalah pembelajar, kita tak pernah berhenti belajar. Ini bulan pendidkan," ujarnya.

Menurutnya, dunia mengalami transformasi yang begitu cepat. Pendidkan menurutnya harus menyiapkan anak-anak dengan berkarakter. Ini diilakukan melalui  kebiasaan, jujur, dan disiplin. Dimana karakter paling mendasar adalah integritas.Pendidikan harusnya menjadi zona bebas korupsi.

Pendidikan juga harus mampu mengembangkanliterasi atau ilmu pengetahuan. "Ini harus diiberikan pada generasi ke depan disertai kreativitas dan kemampuan berfkir kritis," katanya.

Sementara itu Ketua  Majelis Luhur Taman Siswa, Sri Edi Swasana mengatakan, saat ini banyak sekolah swasta kekurangan murid. "Otonomi daerah telah mendorong daerah mendirikan sekolah negeri. Dan ini berimbas pada sekolah swasta," katanya.

Sri Edi mecontohkan, di wilayah Payakumbu, sekolah swasta kalah dengan sekolah negeri. Bahkan kekurangan murid. Karenanya pihaknya berharap pemerntah tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta.

Asekda bidang Kesejahteraan Rakyat Pemda DIY, Sulistyo yang mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dibutuhkan  revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan melalu pembelajaran sejarah dan semangat bela negara dan budi pekerti.

"Perlunya kurikulum penddikan kemaritiman sebagai //civic education// di penddikan dasar," katanya.

Menurutnya, pendidikan berbasis kemaritiman dan kelautan belum sempat di ajarkan. Pendidikan di Indonesia menurutnya,  masih berbasis  agraris.

"Di Indonesia timur jugaa diberi materi ajar tidak sesuai dengan lingkunganya. Harusnya disisipkan mata ajar kemaritiman," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA