Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Peringati Hari Kartini, KPK Minta Perempuan Ikut Sebarkan Nilai Antikorupsi

Kamis 21 Apr 2016 08:44 WIB

Red: Nur Aini

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kedua kiri) bersama anak-anak sekolah bermain dalam peluncuran Playday Boardgames Anti Korupsi di KPK, Jakarta, Jumat (15/4). (Antara/Rosa Panggabean)

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kedua kiri) bersama anak-anak sekolah bermain dalam peluncuran Playday Boardgames Anti Korupsi di KPK, Jakarta, Jumat (15/4). (Antara/Rosa Panggabean)

Foto: Antara/Rosa Panggabean

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- KPK mengadakan sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Kartini pada 21-23 April 2016 sebagai upaya mendorong peran perempuan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

"Habis Gelap Terbitlah Terang, dulu Korupsi sekarang tidak korupsi, selamat hari Kartini," kata kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (21/4).

KPK bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Australia dan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) menggelar rangkaian kegiatan antikorupsi pada 21-23 April 2016 di sejumlah lokasi di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kartini dan ulang tahun Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) ke-2. "Peringatan hari Kartini bukan hanya menonjolkan emansipasi laki-laki dan perempuan tapi juga menonjolkan pentingnya nilai-nilai dalam perjuangan Kartini untuk membangun integritas antikorupsi dan kebaikan, dan kami ingin mengambil momentum hari Kartini untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan tersebut," kata Laode.

Menurut Laode, dalam dua tahun sudah ada 550 agen SPAK di seluruh Indonesia dan sekitar 90 persen dari agen SPAN menggunakan alat bantu sosialisasi antikorupsi berupa beragam jenis permainan baik untuk anak kecil maupun orang dewasa. "Sekitar 20 persen agen SPAK melaporkan kasus korupsi yang ada di sekitarnya sehingga berusaha melakukan sesuatu salah satunya adalah melapor ke KPK. Selanjutnya, banyak juga perubahan perilaku masyarakat akibat permainan tersebut misalnya ada orang tua murid yang tidak memberikan hadiah ke guru dan guru yang tidak mau terima hadiah dari orang tua murid," ungkap Laode.

Contoh lain adalah siswa yang tidak lagi menggunakan mobil dinas orang tuanya, sejumlah pelajar SMA yang membuat deklarasi anti-nyotek, pegawai pemerintahan yang tidak lagi terlambat ke kantor.
"Bahkan ada kepala desa di Raja Ampat yang mengaku menggunakan uang PKK untuk membeli seragam setelah main games SPAK dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, jadi orang tua dan laki-laki terpengaruh permainan ini," kata Laode.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA