REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I DPD RI meminta pemerintah konsisten dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai dengan desain besar penataan daerah kurun waktu 2016-2025. DPD RI akan mengawal pelaksanaan pemekaran tersebut. Hal ini tertuang dalam rapat Komite I DPD RI dengan beberapa perwakilan DOB yang salah satunya diwakili oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam di gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/4).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam memaparkan terdapat 4 usulan DOB dari Provinsi Sultra meliputi Kota Raha, Kabupaten persiapan Kabaena Kepulauan, Kabupaten persiapan Konawe Timur, Kabupaten persiapan Muna Timur. Dia meminta dukungan kuat dari DPD RI untuk memperjuangkannya.
“Daerah Sulawesi bercirikan kepulauan dan salah satu tujuannya untuk memperpendek rentang kendali dalam pemerintahan karena sangat luasnya wilayah. Disamping itu sumber sumber daya alam pertanian, perikanan maritim dan pertambangan serta destinasi wisata unggulan Sultra sangat banyak,” ujar Nur Alam.
Menanggapi hal itu, Komite I Benny Rhamdani yang juga Ketua Timja Daerah Otonom Baru Wilayah Timur berjanji akan memperjuangkan setiap aspirasi daerah. “Negara harus hadir dan melihat wilayah-wilayah Indonesia Timur yang sedikit mendapat perhatian dari pusat, supaya tidak timpang pembangunan antara wilayah timur dan barat, jangan membangun wilayah barat saja,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
