Mengapa masih banyak kepala daerah yang nekat melakukan korupsi?

Banyak kepala daerah yang merasa tindakan yang dilakukannya itu benar. Terlebih, ketika mau meraih jabatan itu, mereka mengeluarkan biaya yang demikian banyak. Seperti kita tahu, biaya kampanye gila-gilaan, bahkan kadang-kadang juga masih banyak yang melakukan money politic. Bayar orang-orang untuk memilih dia. Jadi, dia berpikir, ketika dapat jabatan, harus balik modal.

Mengapa orang mau mengeluarkan uang begitu banyak? Karena dia tahu bahwa ketika memegang jabatan, dia mudah sekali untuk melakukan korupsi.

Sebenarnya kan kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi itu sudah banyak, tapi tak melahirkan efek jera, mengapa?

Ada semacam kultur, pejabat kita itu merasa bahwa jabatan itu bukan amanah, malah dianggap sebagai sesuatu kekuasaan yang membuat dia bisa melakukan apa saja. Kultur itu yang melekat. Apalagi, di daerah kan merasa kurang terawasi oleh KPK.

Kalau begitu, sebenarnya apa yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang?

Pengawasan juga belum kuat. KPK memang iya sudah ada, tapi KPK sendirian. Dalam upaya pemberantasan korupsi itu tidak akan cukup. Harus ada tindakan preventifnya dan pengawasan di pemerintahan itu sendiri juga harus kuat.

Baik pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun dari dalam perintahan daerah itu sendiri. Ini harusnya jadi bahan refleksi untuk pemerintah, juga bagaimana lebih memperkuat mekanisme pengawasan internal dan ada juga aspek kontrol dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Apakah operasi tangkap tangan oleh KPK sudah cukup?

Kalau KPK harus menunggu operasi tangkap tangan, saya kira hanya bagus jadi berita. Tetapi, sampai berapa banyak yang bisa dijadikan operasi tangkap tangan? Kan nggak bisa setiap hari juga.   Oleh Dadang Kurnia, ed: Ferry Kisihandi

Ikuti Whatsapp Channel Republika