REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia mengatakan sistim 3 in 1 jangan serta merta dihapuskan, namun lihat dahulu tentang efektivitas program electronic road pricing (ERP) dievaluasi pada Selasa (5/4) nanti.
"Harus seperti itu, dalam pandangan saya. Belum tentu cocok juga dengan Jakarta," kata , Kamis (31/3).
Dia menuturkan setelah dilakukan pengujian berhasil atau tidak. Namun sampai saat ini, DPR RI belum menerima laporan tersebut. Selain itu, harus dikaji secara komprehensif antara Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI).
ERP sifatnya nantinya akan berupa otomatis, sehingga kendaraan dari luar masuk ke Jakarta dapat mengalami hambatan mobilitas di ibukota. Seperti halnya yang terjadi di jalan Tol, efektifitas kesadaran menggunakan E-Tol masih di bawah 50 persen.
Yudi mengatakan sebab itu perlunya sosialisasi dari pemerintah. Kebijakan masyarakat tergolong masih rendah menggunakan E-Tol.
"Itulah salah satu contoh kasus," kata dia.
Kemudian terkait ERP, pergerakan atau dampak di Jakarta bagaimana. Sehingga harus dipaparkan terlebih dahulu dapat mengurai kemacetan atau tidak.
"Kalau kita lihat dari orientitasnya ERP, meningkatkan pendapatan daerah," tutur dia.
Namun jika melihat komprehensif-nya, untuk membangun Tol atau sarana-prasana hal tersebut dapat diwujudkan.
Jadi mengganti 3 in 1 menjadi ERP terlalu simple. Selain itu, perubahan 3 in 1 bukan mengganti kebijakan secara komphrensif, dirinya kurang setuju.
"Kalau sekedar mengganti 3 in 1 dengan ERP, itu terlalu simple," kata dia.
Jadi misalkan hanya mengganti sistim 3 in 1 dengan ERP, secara kompherensif dirinya kurang setuju. Namun misalkan ERP dilakukan ke Pemprov DKI, mereka juga harus menyiapkan sistim transportasi lebih handal, sehingga dapat dipahami.
"Jadi harus ada sistim pembangunan jalan yang baru, Tol dan jalan yang bagus. Uang yang dihasilkan dari ERP harus bisa membuat jalan yang baru," kata dia.
Menurut Yudi, sistim yang harus dilakukan harus otomatis bukan manual, karena dapat membuat macet. Kemudian terkait dengan kendaraan yang berasal dari luar Jakarta, berarti membutuhkan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan (Kehenhub).
"Jangan hanya DKI saja. Jadi kami berharap Kemenhub juga aware, dan memberikan perhatian," tutur dia.
Dengan diterapkan sistim ERP, DKI Jakarta harus ada koordinasi dengan daerah-daerah perbatasan.
