Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Mensos Resmikan Pembangunan Huntap Bagi Gelandangan dan Pengemis

Jumat 25 Mar 2016 15:07 WIB

Rep: Christiyaningsih/ Red: Hazliansyah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Kelompok Peduli Penyalagunaan Narkoba (YKP2N) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/3).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Kelompok Peduli Penyalagunaan Narkoba (YKP2N) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/3).

Foto: Antara/Yusran Uccang

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para gelandangan dan pengemis (gepeng) Kota Malang, Jumat (25/3). Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Mensos di lokasi pembangunan hunian, di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.

Di lokasi tersebut akan dibangun 40 rumah bagi 40 kepala keluarga gepeng. Pengadaan lahan huntap menjadi tanggung jawab Pemkot Malang.

"Kemensos mengucurkan dana yang dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan, jaminan hidup, modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan pembinaan ketrampilan," kata dia, Jumat (25/3) di Malang.

Dijelaskan Khofifah, Kemensos menganggarkan pembangunan 40 hunian tetap (huntap) untuk para tuna wisma di Kota Malang. Setiap huntap diberikan jatah Rp 30 juta untuk pengadaan bahan bangunan.

"Dana ini tentu belum cukup untuk membangun rumah permanen maka sharing budjeting dengan Pemkot sangat penting," katanya.

Khofifah mengungkapkan, Dinsos Kota Malang telah mengidentifikasi para tuna wisma yang bakal menempati hunian tersebut. Sebelum menempati huntap, mereka dikarantina selama satu bulan yang tujuannya memberikan bekal ketrampilan. Anggaran pembinaan untuk tiap KK mencapai Rp 1 juta.

"Setelah diberi keterampilan, Kemensos menyediakan modal usaha ekonomi produktif untuk masing-masing KK," imbuh Khofifah.

Wali Kota Malang, Mochamad Anton mengungkapkan 40 keluarga gepeng yang dapat menghuni huntap sudah melalui proses verifikasi. "Kami sudah menyeleksi dan hanya mereka yang ber-KTP Kota Malang yang dapat menempati huntap," jelas mantan pengusaha tetes tebu ini.

Pembangunan ini merupakan implementasi dari target nasional dimana 2017 Indonesia ditargetkan bebas gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Selanjutnya pada 2019 Kemensos menargetkan Indonesia bebas lokalisasi.

Untuk tahun ini, Kota Malang menjadi prioritas program bebas gelandangan dan pengemis. Khofifah menyebut selain Malang, daerah lain yang sudah siap menyediakan huntap adalah Jambi, Padang, dan Bandar Lampung.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA