REPUBLIKA.CO.IDSektor Kelistrikan Dominasi Rencana Investasi 2015
JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sektor kelistrikan mendominasi rencana investasi sepanjang 2015. Pengajuan izin prinsip di sektor listrik, gas dan air periode 1 Januari-28 Desember 2015 sebesar Rp 707,37 triliun atau 37,51 persen dari total rencana investasi yang masuk sepanjang periode tersebut sebesar Rp 1.886 triliun.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rencana investasi sektor kelistrikan pada tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 238 persen. Tingginya angka rencana investasi di sektor kelistrikan menunjukkan antusiasme investor menyambut baik program pemerintah untuk membangun listrik 35 ribu MW.
Investasi sektor kelistrikan dalam jangka panjang dapat mendukung berkembangnya investasi sektor lainnya melalui ketersediaan energi. "Dalam kunjungan ke berbagai proyek investasi sepanjang tahun 2015 ini, salah satu permasalahan yang disampaikan investor adalah ketersediaan energi," ujar Franky, Selasa (29/12).
Dalam jangka panjang, realisasi investasi sektor kelistrikan dapat meningkatkan daya saing investasi sektor lainnya, terutama dari sisi ketersediaan energi. Sementara itu, salah satu upaya untuk mendorong realisasi investasi sektor kelistrikan adalah meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian ESDM dan PLN.
BKPM bersama kementerian lainnya telah memangkas perizinan sektor kelistrikan. Dari 49 izin dengan waktu pengurusan 923 hari menjadi 25 izin dengan waktu pengurusan 256 hari. Selain itu, pemerintah juga telah memberi fasilitas tax allowance untuk investasi di sektor kelistrikan, dengan kepastian syarat dan waktu pemrosesan permohonan maksimal 28 hari kerja.
Pemangkasan perizinan diharapkan dapat mempercepat proses realisasi investasi di sektor listrik. Apalagi, tambah Franky, Kementerian ESDM dan Kementerian Agraria Tata Ruang juga menempatkan eselon I-nya di PTSP Pusat-BKPM. Koordinasi untuk mengatasi hambatan yang muncul dapat lebih mudah dilakukan.
BKPM mencatat pengajuan izin prinsip periode Januari sampai 28 Desember 2015 mencapai Rp 1.886,04 triliun, atau naik 45,29 persen dibanding pengajuan izin prinsip pada 2014 sebesar Rp 1.298,1 triliun. Rencana investasi baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga mengalami kenaikan.
BKPM mencatat rencana investasi PMA periode 1 Januari-28 Desember 2015 sebesar Rp 1.136,36 triliun atau naik 18,06 persen dibandingkan rencana investasi PMA pada 2014 sebesar Rp 962,5 triliun. Sedangkan, rencana investasi PMDN periode 1 Januari sampai 28 Desember 2015 sebesar Rp 749,68 triliun atau naik hingga 123,32 persen dibandingkan rencana investasi PMDN pada 2014 sebesar Rp 335,7 triliun. ed: erdy nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
