Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Kebijakan Swasembada Pangan Pemerintah Dinilai tak Sinkron

Rabu 16 Dec 2015 10:25 WIB

Rep: Dyah ratna meta novia/ Red: Winda Destiana Putri

Strategi Swasembada Pangan: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina (kiri), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ajiep Padindang menjadi pembicara dalam Diskusi Pangan Kita, Jakarta, Senin (25/5).

Strategi Swasembada Pangan: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina (kiri), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ajiep Padindang menjadi pembicara dalam Diskusi Pangan Kita, Jakarta, Senin (25/5).

Foto: Republika/ Yasin Habibi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI dari FPKS Hermanto menilai pemerintah inkonsisten dalam mewujudkan target swasembada pangan pada tahun 2017.

Beberapa fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dari visi pemerintah tersebut. Selain inkonsisten, ujar dia, kebijakan pemerintah dalam hal swasembada pangan juga tidak sinkron.

"Kementerian pertanian terus bertahan agar tidak melakukan impor, tapi Kementerian Perdagangan (kemendag) terus berupaya sebaliknya," ujarnya, Rabu, (16/12).

Padahal pemerintah penting untuk bersinergi satu sama lain agar swasembada pangan bisa terwujud. Kerja sama dan sinergi yang baik sangat penting dilakukan.

Namun, ujar dia, isu kelangkaan impor sapi kadang malah dimanfaatkan agar Kemendag punya pembenaran melakukan impor. Ini merupakan hambatan dalam melakukan swasembada pangan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA