REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mengadakan Kunker reses ke Sumatera Selatan. Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah.
Hal ini dinilai penting mengingat desakan masyarakat yang luar biasa agar bencana ini segera diatasi.
"Kami sengaja memilih provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," kata Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR RI dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id Ahad (1/11).
Sesaat setelah mendarat di Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Komisi VIII langsung mengadakan rapat terbatas dengan kepala BNPB dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh kepala BNPB dan sekda provinsi Sumsel. Rombongan kunker komisi VIII selanjutnya dijadwalkan rapat dengan gubernur Sumsel, Senin (2/11) ini serta besok beserta seluruh jajaran dan instansi terkait.
Dalam rapat itu, komisi VIII meminta penjelasan tentang upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan BNPB dan pemprov dalam menangani bencana karhutla. Selain itu, Komisi VIII juga ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi sehingga kebakaran belum bisa dipadamkan. Termasuk bagaimana koordinasi dengan pelbagai pihak, terutama pihak swasta yang lahannya juga ikut terbakar.
"Rapat tadi sempat sedikit panas. Sebab, pemerintah provinsi tidak bisa memberikan data oknum atau perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Malah tadi, pak sekdanya mengatakan untuk soal ini harus hati-hati dan perlu waktu", katanya melanjutkan.
Jawaban seperti itu tentu tidak memuaskan. Pasalnya, pada banyak media pemerintah sudah menyebut bahwa sudah ada beberapa oknum dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Namun, jika tidak diungkapkan secara jelas oknum dan perusahaannya, masyarakat tentu akan sulit untuk mengontrok dan mengikuti perkembangannya. Sementara, korban dan kerugian yang dirasakan masyarakat semakin luas.
Selain mendengar laporan dari kepala BNPB dan pemprov, komisi VIII juga berkesempatan untuk melihat langsung area kebakaran hutan dan lahan. Dengan naik helikopter, rombongan komisi VIII meninjau kebakaran yang masih terjadi di daerah kabupaten OKI.
"Kami melihat dengan jelas titik-titik api yang masih banyak. Asap yang ditimbulkan juga masih besar. Wilayah Sumsel ini tentu masih harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebelum hujan lebat turun, pemerintah tidak boleh menghentikan operasi pemadaman di wilayah ini."
Dalam konteks itu, komisi VIII meminta agar upaya pemadaman melibatkan partisipasi banyak pihak. Selain BPBD dan kementerian LHK, BNPB diminta untuk mengikutsertakan masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu. Dengan demikian, diharapkan kebakaran lebih cepat dapat dipadamkan.
Politisi fraksi PAN ini mengaku Komisi VIII mengapresiasi upaya TNI, Danrem di daerah tersebut yang sekaligus ditugaskan menjadi dan satgas penanggulangan karhutla. Baginya mereka yang bekerja secara terus menerus di lapangan. Dia mengaku berterima kasih kepada TNI yang terlihat tidak pernah lelah untuk terus bekerja itu.
