REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan pemerintah harus memprioritaskan penanganan bencana kebakaran. Penanganan lebih penting dibandingkan debat status darurat bencana.
"Tidak terlalu penting istilah itu, yang paling penting penanganan, tidak hanya kebakaran yang terjadi tapi juga masyarakat yang kena korban dari sisi kesehatan," katanya di Kendari, Rabu (28/10) malam.
Ia menilai pemerintah agak lalai dan lambat dalam penanganan bencana kebakaran yang terjadi pada tahun ini. Korban jiwa telah terjadi, dan keluhan masyarakat juga kurang direspon dengan cepat oleh pemerintah.
Ia mencontohkan misalnya kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah tidak dengan cepat membagikan masker kepada seluruh warga, dan mempersiapkan unit-unit untuk pelayanan kesehatan. "Kalau diberitakan Menteri Kesehatan telah membagikan 165 ribu masker tapi di lapangan tidak kelihatan ya jelaslah, penduduk Kalimantan dua juta, ya tidak kelihatan maskernya. Harusnya disiapkan dua juta atau bahkan tiga juta," katanya.
Selain itu, menurut dia, pemerintah pusat juga akan sulit mengerahkan pemerintah daerah mengingat APBD memang tidak dipersiapkan untuk keadaan bencana besar tersebut. APBD lebih dipersiapkan untuk pembangunan daerahnya. Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya dapat lebih cepat untuk bergerak.
