REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI meminta Pemerintah Provinsi seperti Sumatera Utara membantu kelancaran penyaluran dana desa untuk meningkatkan pembangunan.
"DPD sedang melakukan studi dan survei lapangan ke daerah termasuk Sumut terkait kelembagaan dan mekanisme alokasi dana desa," kata anggota Komite IV DPD RI, H A Budiono di Medan, Kamis.
Menurut dia yang didampingi anggota lain termasuk Dedi Iskandar Batubara yang merupakan utusan dari Sumut, dalam RAPBN 2016, ada dana desa sebesar Rp46,98 triliun atau naik 100 persen lebih dari APBN-P 2015 yang Rp20,76 triliun.
Besarnya dana desa itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun dari pinggiran atau desa.
"Untuk itu pemerintah provinsi membantu kelancaran alokasi dana desa," katanya.
Anggota DPD utusan Sumut, Dedi Iskandar Batubara menyebutkan, Pemprov Sumut bisa menjadikan salah satu desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang terlihat sudah menggunakan anggaran desa dengan baik sebagai contoh untuk penerapan di desa lain.
Desa itu, kata dia, memiliki anggaran sebesar Rp297 juta yang jika ditenderkan hanya bisa membangun 300 meter bedeng jalan, tetapi kenyataannya bisa membangun hingga 600 meter.
"Kondisi itu menunjukkan, kalau dana desa digunakan tepat sasaran, tepat guna dan kepala desanya punya kemauan besar, maka semua bisa dilakukan,," katanya.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus bisa memberikan fasilitas dan pemahaman kepada kepala desa tentang penggunaan dana desa yang tepat sasaran.
Pelaksana tugas Gubernur Sumut H T Erry Nuradi, menyebutkan, Sumut adalah salah satu provinsi dengan jumlah desa dan kelurahan yang cukup besar.
Hingga tahun 2014, jumlah desa dan kelurahan di Sumut sebanyak 6.104 desa dan kelurahan .
"Kondisi itu memang menjadi tantangan Sumut.Apalagi dimana pada Maret 2015 terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 9,85 persen pada 2014 menjadi 10,53 persen,"katanya.
Tantangan semakin berat,karena sedang terjadi pula perlambatan laju perekonomian Sumut dari 5,41 persen pada triwulan ke tiga tahun 2014 menjadi 4,83 persen pada triwulan I di tahun 2015.
"Pemprov Sumut berupaya agar penyaluran dana desa bisa lancar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
