Ahad 27 Sep 2015 00:05 WIB

DPD Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan

apat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD)
Foto: DPD
apat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD)

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- DPD RI mendukung pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Senator DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ir.H.Abdul Aziz Qahar Mudzakar dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD) untuk percepatan pembangunan daerah mengatakan dukungannya untuk pembangunan tol dalam kota Makasar sepanjang 40 km dari 100 km panjang jalan tol yang direncanakan.

DPD juga mengungkapkan dukungannya dalam pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi ruas Makassar-Parepare yang mulai memasuki tahapan baru berupa pembantalan jalur di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Pembangunan proyek-proyek di Sulawesi Selatan ini  diharapkan akan berdampak besar terhadap perkembangan pembangunan di Sulawesi Selatan bahkan Sulawesi pada umumnya.

Senator DPD asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengatakan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Anggota DPD RI, salah satunya melalui rakor. "Proyek-proyek ini membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Kalau hanya mengandalkan APBD, proyek-proyek ini akan sulit terealisasi karena membutuhkan anggaran yang cukup besar," ujar dia.

Menurut Bahar Ngitung, senator yang juga berasal dari Sulawesi Selatan, pemprov masih belum memanfaatkan fungsi DPD RI dengan baik. Hal itu terlihat dari kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Anggota DPD RI. ”Keberadaan anggota DPD di daerah, seharusnya bisa menjadi mitra kerja Pemprov untuk menjalankan setiap program yang berhubungan dengan kementrian. Pasalnya DPD kerap kali melakukan pertemuan dan diskusi dengan kementrian mengenai program mereka, maupun pemaparan dari daerah,salah satu contoh yang bisa dikoordinasikan Pemprov Sulsel dengan DPD, yaitu mengenai pembebasan lahan untuk mega proyek kereta api trans Sulawesi," kata dia.

Rakor ini dihadiri oleh Assisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku perwakilan  Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati/ Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Rektor PTN/PTS se-Provinsi Sulawesi Selatan, tokoh masyarakat dan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Hasanuddin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement