REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Medan, Mutsohito Solin mengatakan, penghasilan guru honorer sebesar Rp 200.000 - Rp300.000 per bulan, sangat memprihatinkan. Itu menandakan biaya operasional hidup mereka sehari-hari sangat minim.
"Gaji guru honorer itu, terkesan tidak manusiawi, namun begitu kenyataannya yang mereka alami dalam mengajar di sekolah," kata Mutsohito di Medan, Ahad (20/9).
Menurut dia, kinerja yang dilakukan para guru honorer tersebut cukup berat dalam mengajar di sekolah tempat mereka mengabdikan ilmu pengetahuan. Apalagi tugas guru honorer itu hampir sama beratnya dengan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki pendapatan lumayan. "Kehidupan mereka (PNS) juga sejahtera," ujarnya.
Dia berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun provinsi dapat kiranya menaikkan gaji guru honorer itu, atau mengusulkan mereka menjadi PNS.
Sebab, mereka sudah cukup lama mengabdi sebagai guru dan ada yang sudah puluhan tahun mengajar di daerah terpencil.
"Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan guru honorer itu, yang benar-benar setia dalam mengabdikan diri mereka untuk mengajar siswanya agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan itu.
Mutsohito menjelaskan, untuk menambah penghasilan guru honorer, dapat diusulkan mengikuti sertifikasi guru, sehingga mereka dapat dana tambahan dari pemerintah.
Tanpa status sertifikasi bagi guru, maka kehidupan mereka tidak akan ada kemajuan.
"Jadi, perhatian pemerintah sangat diharapkan untuk memperjuangkan nasib para guru honorer yang sangat menyedihkan itu," kata Dosen Universitas Negeri Medan (Unimed).
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Suprijadi mengatakan, perlakuan pemerintah terhadap guru honorer masih tidak manusiawi. Mereka diwajibkan bekerja layaknya guru PNS, tetapi dengan honor yang sangat minim.
"Akibat tak punya status dan sertifikasi, ujung-ujungnya penghasilan hanya Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan, tapi kerja seperti PNS. Ini sangat tidak manusiawi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
