REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad mengatakan, saat ini ada persaingan antar pemerintah kabupaten untuk meloloskan program daerah di kementerian. Hal ini kemudian menimbulkan kongkalikong antar pejabat daerah dengan pejabat pusat agar porsi anggarannya diperbesar.
"Terjadi kongkalikong. Harus dipotong agar lancar," ujar Farouk Muhammad dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu dengan para pemangku kepentingan Provinsi Bengkulu untuk Percepatan Pembangunan Daerah di Hotel Horison Bengkulu (20/8), melalui siaran pers.
Menurut Senator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, mekanisme dana transfer daerah akan dirubah dengan melibatkan DPD RI dalam setiap pembangunan di daerah. “DPD RI menyusun program yang berasal dari daerah. Kemudian disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," katanya.
Kemudian, lanjut dia, tahap pertama akan dibahas di komite dengan menteri terkait. Tahap kedua, Komite IV akan membahas dengan Kementerian Keuangan. Dalam menangkap aspirasi rakyat, ia juga mengatakan bahwa peranan DPD di daerah bukan eksekutif dan legislatif. Namun, anggota DPD berkewajiban untuk memperjuangkan setiap aspirasi.
Selain itu, Farouk juga mengajak pejabat, stakeholders, pengusaha daerah, dan pemilik atau pimpinan surat kabar daerah untuk mendorong pembangunan dari pinggiran dengan memanfaatkan keberadaan anggota DPD RI sebagai wakil daerah di pusat. Dengan sinerginya hubungan kerja anggota DPD dan stakeholders daerah diharapkan program-program pemerintah pusat di daerah yang macet dapat didorong melalui mekanisme kerja komite-komite yang ada di DPD RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
