Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Koalisi Masyarakat Apresiasi Skorsing untuk Hakim Sarpin

Rabu 01 Jul 2015 12:36 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Hakim Sarpin Rizaldi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumatera Barat untuk mencabut laporannya terhadap dua akademisi Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari dan Charles Simabura, Jumat (20/3).

Hakim Sarpin Rizaldi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumatera Barat untuk mencabut laporannya terhadap dua akademisi Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari dan Charles Simabura, Jumat (20/3).

Foto: Ummi Fadilah/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Komisi Yudisial (KY) yang merekomendasikan skorsing enam bulan (non-palu) kepada hakim Sarpin Rizaldi karena menemukan pelanggaran beberapa prinsip kehakiman diapresiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebagai pihak pelapor.

Kendati belum menerima langsung rekomendasi dari KY dan baru mengetahui dari pemberitaan di media, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Julius Ibrani menyampaikan apresiasi karena KY menyelesaikan putusan terkait pelanggaran kode etik hakim Sarpin sesuai dengan waktu yang dijanjikan walaupun harus melalui upaya berat karena dua dari tujuh komisionernya yakni Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri diduga dikriminalisasi atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap hakim Sarpin.

"Kami mengapresiasi putusan KY sebagai preseden positif bahwasanya kekuasaan kehakiman itu terbatas, bukannya tanpa batas," ujar Julius saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/7).

Namun, ia pun tetap memberikan beberapa catatan terkait putusan KY tersebut diantaranya bahwa lingkup pemeriksaan KY lebih sempit daripada yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Sarpin.

Selain itu, menurut dia, KY juga tidak membahas tentang ruang lingkup praperadilan yang seharusnya sesuai dengan Pasal 77 KUHAP dan telah sengaja diperluas oleh hakim Sarpin dalam memutus praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan.

Padahal praktik memperluas kewenangan praperadilan di luar Pasal 77 KUHAP tersebut telah menjadi sumber kekisruhan praperadilan belakangan ini. "Seharusnya dikatakan bahwa penanganan praperadilan yang dilakukan Sarpin itu tanpa dasar hukum, karena yang berhak menentukan perluasan (ketentuan perundang-undangan) bukanlah pengadilan tapi melalui proses legislasi nasional," katanya.

Menurut pendapatnya, jika semua hal yang menjadi dasar pelaporan dibahas dengan baik oleh KY maka sanksi yang paling tepat diberikan pada hakim Sarpin adalah pemecatan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

"Karena sudah jelas sikap Sarpin yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KY tidak menunjukkan etika dan moralitas yang baik sebagai seorang hakim," Julius menegaskan.

Hakim Sarpin dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil pada 17 Februari 2015 karena dugaan putusan praperadilan yang memenangkan gugatan Komjen Pol Budi Gunawan telah melenceng dari aturan.

Sarpin Rizaldi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Februari 2015 menyatakan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan tidak sah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan.

Alasannya, Budi Gunawan bukan subjek hukum sebab ia bukan penyelenggara negara dan penegak hukum sebab hanya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri ketika kasus itu berlangsung yaitu 2003-2006.

KPK sudah melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung sejak 2 Maret 2015, dan selanjutnya dilimpahkan ke Baresrkim Polri sejak 2 April 2015.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA