REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, Selasa (9/6). Dalam rapat kerja ini, dibahas postur anggaran untuk Kementerian Luar Negeri. Salah satu yang menjadi perhatian komisi I adalah penambahan tugas di Kemlu, yaitu tugas diplomasi ekonomi.
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan, dengan penambahan tugas untuk Kemlu, seharusnya ada penambahan anggaran. Saat ini, anggaran yang diajukan Kemlu sekitar Rp 6 triliun. Dengan tambah tugas diplomasi ekonomi oleh Presiden Joko Widodo, harusnya ditambah anggarannya.
"Penambahan sekitar Rp 1 triliun untuk tambahan tugas ini," kata Mahfudz Siddiq di kompleks parlemen senayan, Selasa (9/6).
Dengan adanya tambahan anggaran ini, total anggaran untuk Kemlu menjadi Rp 7 triliun. Rinciannya, Rp 3 triliun lebih adalah anggaran untuk 32 perwakilan Kemlu di luar negeri, sekitar Rp 2 triliun lebih adalah dana untuk Kemlu. Namun, Jokowi memberi satu tambahan tugas pada Kemlu dengan diplomasi ekonomi. Jadi, postur anggaran juga harusnya berubah.
"Kita mendukung rencana-rencana Kemlu, tinggal hitung-hitungan angkanya saja," kata Politikus PKS ini.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam rapat kerja dengan komisi I DPR memang ada diskusi soal penambahan anggaran untuk Kemlu. Namun, belum disepakati berapa jumlah anggaran yang akan ditambahkan untuk Kemlu. Penambahan anggaran ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan Kemlu.
"Kita belum detail, yang pasti untuk mendukung diplomasi ekonomi," kata dia.
