Friday, 11 Rabiul Awwal 1444 / 07 October 2022

Pesan untuk BEM SI yang Melengang ke Istana

Rabu 20 May 2015 17:46 WIB

Rep: C10/ Red: Ilham

Aliansi BEM seluruh Indonesia melakukan aksi untuk memberi rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3). (foto : MgROL_34)

Aliansi BEM seluruh Indonesia melakukan aksi untuk memberi rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3). (foto : MgROL_34)

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Seratus lebih mahasiswa Tasikmalaya yang tergabung dalam Daulat Masyarakat Indonesia (DAMAI) Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi. Aksi tersebut digelar di Tugu Adipura, DPRD dan Kantor Wali Kota Tasikmalaya. Mereka juga menyampaikan pesan kepada perwakilan BEM seluruh Indonesia.  

"Ketika perwakilan BEM Seluruh Indonesia selesai melakukan pertemuan di Istana Presiden, mereka harus menciptakan kebaikan," kata Koordinator Aksi DAMAI, Agung Zulviana kepada Republika, Rabu (20/5).

Agung mengatakan, pesannya kepada perwakilan BEM Seluruh Indonesia hanya itu. Karena ia menilai yang menjadi perwakilan BEM lebih tahu dan lebih memahami dibanding mahasiswa di daerah.

Ia menambahkan, perwakilan BEM yang memenuhi panggilan istana adalah hak mereka. Rekan-rekan yang tergabung dalam DAMAI juga menghargai mereka. Tapi penghargaan terhadap masyarakat Indonesia tidak boleh dinodai.

Menurutnya, saat masuk ke dalam istana dikhawatirkan kemewahan-kemewahan istana akan menghambat. Sebab, kemewahan bisa mengurangi semangat nasioanlisme dan kedaulatan.

Agung menegaskan, sebagai buktinya kelompok elit yang ada di Indonesia sudah tidak mau berbicara soal nasionalisme dan patriotisme. Mereka tampak tidak mau memikirkan masa depan bangsa. Padahal, seharusnya semua elemen dan lapisan masyarakat bersatu dan bangkit bersama-sama.

Agung juga menyampaikan, tuntutan masyarakat yang tergabung dalam DAMAI. Mereka menuntut pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus bisa menegakan kemandirian ekonomi bangsa, kedaulatan energi dan reformasi birokrasi. Selain itu, harus lebih baik dalam menegakan supermasi hukum dan nasionalisasi aset bangsa.

Menurutnya, lima hal tersebut merupakan tuntutan rakyat Indonesia. Pemerintahan yang dipimpin Jokowi sudah semestinya memenuhi tuntutan rakyat Indonesia. Jika pemerintah tidak menjadikan tuntutan rakyat menjadi program pokok yang harus segera diperbaiki. Lebih baik Jokowi turun dari jabatannya karena telah mengabaikan rakyatnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA