Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Aktivis: Pelantikan BG tak Sesuai dengan Sistem Administrasi Negara

Jumat 24 Apr 2015 08:03 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Budi Gunawan (Republika/ Tahta Aidilla)

Budi Gunawan (Republika/ Tahta Aidilla)

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta menilai mekanisme pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak sesuai dengan sistem administrasi negara yang ada.

Hal itu disampaikan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta yang terdiri atas beberapa elemen antara lain Pusat Kajian Antikorupsi, Jogja Police Watch (JPW), Indonesia Court Monitoring, dan Seknas Gusdurian dalam jumpa pers di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis.

"Dalam konteks pelantikan Budi Gunawan (BG) terjadi proses insubkoordinasi dalam sistem administrasi negara kita," kata Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu.

Menurut Tri, seharusnya sesuai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan perwira tinggi bintang dua ke atas yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

Prosedur itu, kata dia, sesuai dengan Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tantang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Sedangkan pengangkatan BG sebagai Wakapolri ditentukan sendiri oleh internal Polri tanpa konsultasi pada Presiden yang sedang sibuk mengurus Konferensi Asia Afrika (KAA)," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba mengatakan pengangkatan BG sebagai Wakapolri jangan sampai terbukti memiliki indikasi intervensi partai politik. Kebijakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Sebab, kata dia, status BG sebagai tersangka hingga saat ini masih belum benar-benar hilang. Sementara putusan praperadilan, kata dia, tidak secara otomatis menghilangkan status tersangka BG sebab belum ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Apalagi, Presiden juga sebelumnya telah membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri karena status hukum jenderal bintang tiga itu masih dianggap bermasalah. "Bahkan saat ini gelar perkara kasus BG di Polri belum dilakukan tetapi BG sudah dilantik menjadi Wakapolri," kata dia.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA