Saat Pengusaha Berpolitik |Republika Online

JAKARTA -- Bukan menjadi hal baru lagi seorang pengusaha ikut terjun ke dunia politik. Sebut saja pemilik Bakrie Group yang juga merupakan petinggi Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Pengusaha lainnya yang turut masuk dalam kancah politik yakni bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, yang pernah menjadi bakal cawapres mendampingi Wiranto pada pilpres 2014. Hary merupakan pemilik berbagai media yang berada dalam payung MNC Group. Banyaknya pengusaha yang masuk dunia politik dan pemerintahan ini membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan komentarnya.

Bahkan, di hadapan para pengusaha muda, Kalla dengan tegas meminta agar para pengusaha tak lagi terjun dalam dunia perpolitikan. Kenapa? Tentu, permintaan JK yang notabene juga seorang pengusaha terkenal dan sukses ini beralasan.

Menurut dia, seorang pengusaha sebaiknya lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya masing-masing. Sehingga, mereka menjadi lebih profesional dalam bidangnya serta dapat membantu memajukan bangsa.

"Jangan punya kemampuan sedikit langsung berpikir politik, tiba-tiba mau ikut pilkada, bupati. Itu profesi yang baik, tapi kalau semuanya begitu, kita kehilangan generasi di bidang pengusaha," kata JK dalam Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI 2015-2018 di Hotel Ritz Carlton, Kamis (2/4).

Atas permintaan JK tersebut, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI) Adhi S Lukman justru menilai tak perlu ada pembatasan profesi untuk ikut terjun dalam dunia politik. Ia beralasan, jika memang ada kesempatan bagi semua warga negara apa pun profesinya, termasuk para pengusaha, untuk ikut serta membangun negara maka tak mengherankan jika para pengusaha pun ikut terjun dalam dunia politik.

"Saya pikir tidak harus ada pembatasan kalau memang ada kesempatan bagi pengusaha untuk mengupayakan lebih baik bagi negara ya saya pikir gak ada salahnya. Yang penting lebih baik bagi negara, bukan untuk kepentingan bisnis dicampur dalam politik," kata dia saat berkunjung ke kantor Wakil Presiden.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menilai, pembatasan pengusaha untuk masuk dalam kancah politik hanya dapat dilakukan terhadap para pengusaha muda. Menurut dia, hanya pengusaha yang sudah mapan saja yang sebaiknya turut terjun dalam politik serta mengabdi pada bangsa. Mengapa?

Para pengusaha muda, kata dia, sebaiknya memang lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya. Namun, jika memang sudah berhasil menggeluti bisnisnya, maka tak ada hal yang menjadi penghalang bagi para pengusaha untuk turut memajukan bangsa dengan beralih menjadi politisi.

"Karena, negara ini juga perlu orang-orang yang bagus. Karena, kalau pengusaha sehari-harinya berkutat dengan manajemen, jadi dia punya latar belakang manajemen yang bagus. Jadi, kalau mereka terjun ke politik, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik," jelas Hariyadi.

Kendati demikian, dengan terjun ke dunia politik, maka pengusaha tersebut harus menerima konsekuensinya, yakni melepas seluruh bisnisnya sehingga tidak akan mengganggu posisinya sebagai politisi. Dengan begitu, Hariyadi meyakini para pengusaha tersebut tak akan memanfaatkan posisi kekuasaannya demi kepentingan bisnisnya.

Hariyadi pun mencontohkan sosok pengusaha sukses namun berhasil masuk dalam dunia politik, yakni Siswono Yudo Husodo. Siswono pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia pada Pemilu 2004 mendampingi Amien Rais yang dicalonkan sebagai presiden.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai menteri negara perumahan rakyat pada Kabinet Pembangunan era 1988-1993 serta menjabat sebagai Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan IV 1993-1998. Siswono juga merupakan mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada 1973-1977 dan pernah menjadi ketua Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia pada 1983-1986.

Rawan disalahgunakan

Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Hariyadi, dunia politik memang menjadi daya tarik bagi semua profesi, tak terkecuali pengusaha. Oleh sebab itu, menurut dia, pernyataan Wapres JK tersebut justru membatasi ruang politik bagi profesi-profesi lainnya.

Sementara itu, ia juga menilai, kedudukan kekuasaan juga dapat digunakan untuk meraih material lainnya bagi sejumlah orang. "Dunia politik itu dunia yang tidak boleh dibatasi dengan profesi apa pun. Dia menjadi daya pikat bagi profesi-profesi lain karena dalam persepsi orang kedudukan kekuasaan menjadi tidak sekadar utama tapi juga membuka akses untuk meraih material," jelas dia.

Antara bisnis dan politik pasti memiliki hubungan 'simbiosis mutualisme'. Menurut Hariyadi, dalam dunia bisnis pasti akan membutuhkan payung politik. Payung politik ini sangat berguna bagi para pengusaha untuk mengamankan serta memudahkan akses bisnis mereka.

Kendati demikian, keberadaan para pengusaha dalam dunia politik ini disebut Hariyadi memang saling menguntungkan, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun bagi partai politik. Karakter negosiasi yang memang lekat dengan para pengusaha, sangat dibutuhkan dalam dunia politik. "Saling menguntungkan orang bisnis masuk politik," kata Hariyadi.

Namun, ia pun menegaskan, bagi profesi apa pun yang kemudian turut terjun dalam dunia politik, harus mengikuti aturan dan etika politik. "Dia tidak bisa memainkan peran dengan perhitungan bisnis. Seperti melakukan pola transaksional," jelas dia.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, menilai selama ini kedudukan para pengusaha dalam politik sering kali disalahgunakan untuk memperluas kepentingan bisnisnya, seperti memperluas akses serta pasar bisnis. Kendati demikian, ia menilai, terjunnya para pengusaha dalam dunia politik merupakan hal yang wajar.

"Ketika menjadi politikus orientasinya beda dengan usaha. Harus putus hubungan dengan bisnis. Apalagi menggunakan kekuasaan politik untuk bisnis. Jangan sampai kekuasaan politik itu untuk kepentingan bisnis," tegas dia.

Ade mengatakan, terdapat berbagai modus korupsi yang biasanya dilakukan. Ia menjelaskan, biasanya pemilik kepentingan akan masuk dalam kancah politik, seperti DPR, dengan memilih komisi yang berhubungan dengan bisnisnya. Tentu hal ini dilakukan agar dapat mempermudah akses proyek dan perizinan lainnya.

Contoh pengusaha yang memanfaatkan kedudukan politisnya demi melanggengkan bisnisnya yakni mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Ia melalui perusahaan miliknya PT Permai Group menerima gratifikasi dari proyek Sarana Olahraga Terpadu Hambalang. Sebelum berubah menjadi Permai Group, holding company ini bernama Anugrah Nusantara.

Menurut Ade, selama ini memang partai politik membutuhkan dana yang sangat besar. Dana inipun dapat diperoleh dari para pengusaha yang masuk dalam partai politik tersebut sehingga setidaknya ia dapat turut membiayai parpol.

Di sisi lain, pengusaha membutuhkan akses kebijakan untuk memproteksi bisnisnya. Kondisi yang saling menguntungkan inilah yang tak dapat dilepaskan antara pengusaha dengan partai politik. rep: Dessy Suciati Saputri ed: Muhammad Hafil

***

Masih Bertahan 10 Tahun ke Depan

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya fernandez memprediksi, pengusaha akan tetap mewarnai dunia perpolitikan Indonesia. Paling tidak hingga sampai 10 tahun ke depan.

"Karena biaya politik dan kampanye masih mahal," kata Arya kepada Republika.

Menurut Arya, pengusaha mulai banyak masuk ke dunia politik terutama sejak masuknya era reformasi. Di mana, politik langsung dan terbukanya era demokrasi membuat biaya dalam berpolitik semakin membengkak.

Apalagi, kompetisi caleg (calon legislatif) masih sangat ketat. Mereka membutuhkan ruang publikasi di media massa, televisi, iklan, dan survei.

Karena itu, para pengusaha masih akan memiliki pengaruh besar di internal partai. Mereka akan memanfaatkan kepentingan bisnisnya melalui politik.

"Sepuluh tahun ke depan para pengusaha ini akan menentukan pengambilan keputusan di partai politik," kata Arya.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, menyatakan, keberadaan pengusaha dalam tubuh parpol adalah sebagai penyedia dana sehingga parpol dapat terus bergerak. Jika mereka menjadi anggota dewan, itu tak menutup kemungkinan pengusaha tersebut akan memanfaatkan kekuasaan guna memuluskan bisnisnya. Proyek pemerintah dapat direkayasa agar dapat ditangani perusahaan yang dikelolanya.

Karena itu, dia mengatakan, keterlibatan pengusaha dalam politik akan merusak citra independensi perusahaan yang dipimpinnya. Perusahaan-perusahaan yang dikelola para politikus dikhawatirkan bakal dimanfaatkan untuk kepentingan suksesi mereka meraih kursi kekuasaan.

Pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit pernah mengatakan bahwa konglomerat dengan uangnya yang pada awalnya membiaya partai, pada akhirnya menguasai partai. Di mana, kader partai harus tunduk pada keinginannya. "Maka, terjadilah konglomerasi politik. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan arogansi politik,'' kata Sukardi.

Bahaya dari konglomerasi adalah partai politik dapat dijadikan bumper atau perisai untuk melindungi kepentingan bisnis sang konglomerat. Selain itu, juga menimbulkan patronase kader parpol. Sehingga, mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia. ed: Muhammad Hafil

***

INFOGRAFIS :

Sejumlah Pengusaha Jadi Politikus

1. Aburizal Bakrie

Jenis Usaha:

- Energi

- Telekomunikasi

- Media

Partai Politik: Golkar

2. Jusuf Kalla

Jenis Usaha:

-Energi