REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK di Jawa Barat tergolong rendah. Dari jumlah lulusan SMP di Jabar, hanya 51 pesen yang meneruskan ke SMA/SMK. Sisanya, sekitar 49 persen tak bisa meneruskan ke jenjang SMA/SMK. Karena, terkendala ruang kelas di SMA yang minim. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jabar Denny Juanda, kondisi ini memperihatinkan. Bahkan, Denny menyebutnya sebagai darurat pendidikan SMA/SMK.
"Harus ada program khusus, Jabar ini darurat pendidikan SMA," ujar Denny, Selasa (24/3).
Denny mengatakan, angka partisipasi SMA/SMKA di Jabar tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Tingginya siswa lulusan SMP yang tidak meneruskan ke SMA/SMK dikarenakan berbagai faktor. Di antaranya, seperti kekurangan ruang kelas dan guru. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan segera membangun sekolah baru di daerah pelosok. Hal ini sangat penting untuk memudahkan warga mengakses SMA/SMK. Saat ini, Pemprov Jabar sedang memetakan daerah mana saja yang tidak ada SMA/SMK.
"Nantinya akan dibangun SMA/SMK di daerah yang banyak penduduk," katanya.
Menurut Denny, rendahnya APK ini menjadi persoalan serius. Jika tidak ditindaklanjuti, program wajib belajar sembilan tahun tidak akan tercapai.
Sementara menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, APK SMA/SMK di Jabar sebesar 61 persen. Namun, dibandingkan dengan APK sebelumnya sebenarnya sudah ada progress. Karena, kalau bandingkan hitungan awalnya, APK di Jabar sebesar 71 dan dikoreksi menjadi 61. Menurut Heryawan, Pemprov Jabar cukup berambisi dan bercita-cita besar kalau pengelolaan SLTA sudah dilimpahkan keprovinsi maka akan meningkatkan angka partisipasi kasar SLTA. Selain itu, Pemprov Jabar pun akan menggratiskan sebagian SMA kecuali sekolah yang unggulan.
"Sekolah gratis itu, nanti 2016 saat pengelolaan kewenangannya di ke Provinsikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
