Bagaimana tanggapan Pemprov DKI terkait survei yang menyatakan Jakarta sebagai kota paling tidak aman?
Saya tidak ingin menanggapi setuju atau tidak tentang survei ini. Toh, itu adalah hak mereka untuk berpendapat. Yang jelas mereka kan pasti menggunakan metode-metode ilmiah dalam memproses hasil survei. Jadi, ya tidak apa-apa. Justru saya melihat hasil survei ini sebagai pemacu bagi kita untuk bekerja lebih baik. Artinya, kita harus bekerja lebih keras.
Apa betul Jakarta tidak aman?
Ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan Kota Paris, kita lebih aman. Di sana ada terorisme pembantaian majalah itu (penyerangan Charlie Hebdo). Di Jakarta kan tidak! Lagi pula sejauh ini Jakarta masih aman untuk beraktivitas, investasi, dan sebagai pusat pemerintahan. Kalaupun ada begal, itu kan di Depok, bukan Jakarta, ya. Jadi, kalau dibilang tidak aman, tidak bisa dibenarkan juga.
Ada tiga indikator yang dinilai dalam survei tersebut, yakni kesehatan, keamanan kota, dan keamanan infrastruktur. Bagaimana pemprov membenahi masalah kesehatan?
Anggaran kita untuk kesehatan sudah mendekati ketentuan yang ada dari DPR. Kita gunakan semuanya untuk program kesehatan. Buktinya sekarang ada 15 puskesmas kecamatan yang sudah meningkat statusnya sebagai rumah sakit umum daerah (RSUD). Ini artinya kerja pemerintah ada hasilnya, kan.
Bagaimana upaya pemprov menjaga keamanan kota?
Kita selama ini selalu berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan panglima TNI. Koordinasinya pun intens. Ya, sejauh ini masih bisa kita atasi, semua yang terjadi di Jakarta. Lagi pula, Jakarta masih aman untuk ditinggali dan berinvestasi. Ya, keamanannya masih oke jika dibandingkan dengan kota yang dilanda aksi terorisme tadi.
Bagaimana pemprov mengelola infrastruktur kota?
Kalau untuk infrastruktur Kota Jakarta, ya memang sangat mudah rusak. Salah satunya karena faktor cuaca. Jakarta kan punya dua musim yang ekstrem. Kemarau yang sangat panas dan musim hujan yang menyebabkan banjir. Kita sudah atur anggaran perbaikannya. APBD kan baru disahkan. Jadi, insya Allah dalam waktu dekat ini, Dinas Bina Marga akan segera memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Seharusnya menjadi catatan pula, ada infrastruktur yang pengelolaannya di luar wewenang pemprov. Seperti jalan-jalan milik pusat, misalkan Jalan Daan Mogot. Ya, itu diperbaiki oleh pusat. c97 ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
