Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

'Pastikan Divestasi, Indonesia Perlu Wakil di Freeport'

Senin 26 Jan 2015 19:39 WIB

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua.

Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua.

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi UGM Mudrajad  Kuncoro mengatakan, pemerintah harus memiliki wakil di PT Freeport Indonesia. Ini diperlukan untuk memastikan divestasi yang dilakukan Freeport harus sesuai dengan peraturan.

"Jangan sampai emas dikeruk dari Papua. Lalu kita hanya mendapat  getahnya dengan ada lubang menganga karena tambang Freeport," kata Kuncoro, Senin, (26/1).

Indonesia mempunyai hak untuk mengaudit Freeport termasuk lingkungannya, lokal kontennya, bahkan juga transfer teknologinya. "Kita punya hak ikut memiliki, jangan-jangan yang diterima dari Freeport selama ini lebih kecil karena selama ini tidak diaudit," ujarnya.

Negosiator harus memastikan Indonesia punya hak audit dan hak memiliki sebagian saham Freeport. Makanya negosiator harus memahami hukum internasional,  soal pertambangan dan industri.

Pendekatan yang dilakukan, kata Mudrajad,  sebaiknya berupa jangka panjang sustainable development. "Kita tegas pada pemodal asing tapi secara bisnis tetap untung,"katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA